Postur RAPBN 2027 dinilai tidak cukup diukur dari tampilan rasio utang yang masih berada di bawah batas 60 persen. Arah penggunaan pembiayaan dan produktivitas belanja menjadi penentu apakah anggaran akan memperkuat atau justru membatasi ruang fiskal pemerintah pada masa depan.
Ekonom Aliansi Ekonom Indonesia, Bernardus Marcello Agieus, menilai pembahasan anggaran perlu melampaui narasi bahwa APBN terlihat sehat. Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan manfaat nyata dari program besar serta kelompok masyarakat yang menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.
Target pertumbuhan ekonomi 6 persen, menurut Marcello, tidak boleh berhenti sebagai capaian angka makroekonomi. Pertumbuhan tersebut perlu diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.
Ia menegaskan bahwa utang bukan hanya persoalan besarnya rasio terhadap produk domestik bruto atau batas yang ditetapkan. Yang lebih penting adalah tujuan utang tersebut dan kemampuan pembiayaan itu menghasilkan manfaat produktif dalam jangka panjang.
“Meskipun memang masih jauh di bawah 60%, tapi lebih kepada ke mana utang ini akan diarahkan nanti,” kata Marcello. Pernyataan itu menempatkan kualitas pembiayaan sebagai perhatian utama dalam membaca rancangan anggaran tahun 2027.
Belanja Besar Perlu Bukti Dampak
Selain pembiayaan, efektivitas belanja program prioritas menjadi sorotan penting dalam RAPBN 2027. Marcello mendorong refocusing dan reprioritizing agar dana negara tidak habis untuk kegiatan yang memiliki dampak ekonomi terbatas.
Penggunaan anggaran pemerintah pusat, menurut dia, perlu dijaga agar tidak sekadar terserap untuk kebutuhan koordinasi dan rapat. “Jangan sampai, APBN yang di pusat itu hanya habis untuk koordinasi dan rapat,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis atau MBG termasuk belanja yang mendapat perhatian dalam anggaran pendidikan. Marcello menilai besarnya alokasi dana tidak otomatis menghasilkan dampak ekonomi apabila kualitas penggunaan serta pelaksanaan program tidak memadai.
Penilaian terhadap program prioritas karena itu tidak cukup berhenti pada besaran anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa belanja tersebut mampu menciptakan hasil yang produktif dan memperluas kesejahteraan masyarakat.
Gambaran Agregat Dinilai Belum Menjawab Persoalan
Marcello menyampaikan pandangannya dalam diskusi Meja Redaksi B-Universe bertajuk Live Nonton Bareng Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo: Bongkar Nota Keuangan & RAPBN 2027! pada 14 Agustus 2026. Dalam forum itu, ia menyebut masih ada persoalan mendasar yang belum cukup dibicarakan dalam pemaparan arah anggaran.
Ia mengibaratkan masalah tersebut sebagai “gajah di ruangan” yang seolah diabaikan. Gambaran agregat APBN, menurutnya, belum memadai untuk mengukur kualitas pilihan kebijakan dan distribusi manfaat pertumbuhan.
“Saya rasa Bapak Presiden ini seperti mengabaikan gajah di ruangan. Seakan-akan kita ditunjukkan bahwa ini bagus, potret APBN kita bagus,” ujar Marcello. Kritik itu mengarah pada kebutuhan transparansi yang lebih jelas mengenai arah belanja, manfaat program, dan pihak yang menopang pertumbuhan ekonomi.
Menurut Marcello, pertanyaan pokoknya adalah apakah berbagai program prioritas benar-benar produktif bagi masyarakat. Pemerintah juga perlu menjawab apakah pembiayaan yang menyertainya akan memperkuat kapasitas fiskal atau meninggalkan beban yang lebih besar di kemudian hari.
Perdebatan mengenai RAPBN 2027 pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menjaga postur APBN tetap terlihat sehat. Kualitas pilihan belanja dan penggunaan utang akan menentukan seberapa besar anggaran negara menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
