Sekitar 500 hingga 700 mahasiswa Universitas Indonesia dijadwalkan bergerak ke Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Mereka membawa delapan tuntutan yang menyoroti kebijakan pemerintah, kesejahteraan warga, ruang sipil, serta penanganan bencana di NTT dan Flores.
Pergerakan tersebut berlangsung sehari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Momentum itu dipilih untuk menyampaikan kritik mahasiswa mengenai makna kemerdekaan dan kondisi yang mereka nilai masih dihadapi masyarakat.
Koordinator Lapangan Aksi Merebut Kemerdekaan, Hafidz Haernanda, mengatakan massa akan berkumpul lebih dahulu di lapangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, Depok. Dari kampus, rombongan dijadwalkan berangkat menuju pusat Jakarta pada pukul 12.00 WIB.
| Tahapan | Lokasi | Detail |
|---|---|---|
| Pengumpulan massa | Lapangan FISIP UI, Depok | Diperkirakan 500–700 mahasiswa |
| Keberangkatan | Dari kampus UI | Pukul 12.00 WIB |
| Tujuan aksi | Bundaran HI, Jakarta Pusat | Menggunakan sekitar 50 angkutan kota |
Mahasiswa menyiapkan sekitar 50 unit angkutan kota untuk membawa massa menuju Bundaran HI. Mobilisasi ini menjadi bagian dari Aksi Merebut Kemerdekaan yang menggabungkan isu ekonomi, politik, bencana, dan perlindungan ruang sipil.
Desakan Status Bencana Nasional
Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam aksi ini adalah permintaan agar pemerintah menetapkan status Bencana Nasional di NTT dan Flores. Hafidz menilai kondisi warga terdampak di dua wilayah tersebut perlu memperoleh perhatian lebih serius dari pemerintah.
Ia mengaitkan tuntutan itu dengan pidato pemimpin negara pada peringatan kemerdekaan. “Ini sangat menyedihkan. Bayangkan, seorang pemimpin negara berpidato di hari kemerdekaan, tidak memperdulikan rakyatnya sama sekali,” kata Hafidz.
Tuntutan mengenai NTT dan Flores ditempatkan bersama persoalan kesejahteraan yang dinilai mendesak. Menurut Hafidz, pembangunan dan kebijakan negara seharusnya memberi perhatian kuat pada kebutuhan hidup masyarakat.
Harga Kebutuhan Harian Jadi Sorotan
Massa juga mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Kedua isu tersebut dibawa sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan beban kehidupan sehari-hari warga.
Dalam pernyataannya, Hafidz menegaskan bahwa kesejahteraan harus menjadi prioritas. “Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan,” ujarnya.
Selain menyoroti harga kebutuhan, mahasiswa mengkritik arah kebijakan politik dan kecenderungan pemusatan kekuasaan. Kritik itu menjadi bagian dari tuntutan yang dibawa BEM UI dalam pergerakan menuju pusat Jakarta.
Hafidz menyampaikan pandangan organisasi mahasiswa tersebut terhadap arah kekuasaan saat ini. “Kami merasa, terutama dari BEM UI punya tesis, bahwa saat ini Prabowo itu ingin menjadi Soeharto, tapi dalam arti yang lebih luas lagi,” katanya.
Penolakan Intervensi di Ruang Sipil
Delapan tuntutan itu turut mencakup penolakan terhadap intervensi TNI-Polri di ruang sipil. Massa juga meminta evaluasi total terhadap aparatur sipil negara atau ASN.
Pembangunan batalyon militer baru di daerah termasuk kebijakan yang ditolak dalam aksi tersebut. Mahasiswa memandang kebutuhan kesejahteraan masyarakat perlu ditempatkan di atas perluasan pembangunan militer.
Tuntutan pertama yang disampaikan Hafidz ialah penghentian apa yang disebut mahasiswa sebagai penjajahan negara atas rakyat. Ia mengatakan mahasiswa melihat masih ada bentuk penindasan yang dirasakan warga meski Indonesia telah lama merdeka dari kolonialisme.
“Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini, sayangnya, setelah kami dahulu dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, kok kita sekarang merasa masih dijajah oleh pemerintah,” kata Hafidz.
Dengan membawa delapan tuntutan ke Bundaran HI, mahasiswa UI menempatkan persoalan ekonomi, kebijakan politik, ruang sipil, dan penanganan bencana dalam satu agenda aksi. Pergerakan ini menegaskan kritik mereka terhadap respons pemerintah atas sejumlah isu yang dinilai berdampak langsung pada masyarakat.
