8 Tuntutan BEM UI di Bundaran HI, Harga Pokok hingga Ruang Sipil Disorot

BEM UI membawa delapan tuntutan dalam demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa, 18 Agustus 2026. Agenda tersebut menempatkan harga kebutuhan pokok, penanganan bencana, tata kelola negara, hingga perlindungan ruang sipil dalam satu rangkaian desakan.

Mahasiswa Universitas Indonesia meminta perubahan struktural yang mereka nilai masih diperlukan menjelang peringatan kemerdekaan RI ke-81. Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB itu mengusung nama Asta Tuntutan Rakyat di Bulan Kemerdekaan.

Delapan Tuntutan dalam Aksi BEM UI

Delapan poin tersebut mencakup isu ekonomi rakyat sampai pembubaran YON-TP. BEM UI juga memasukkan evaluasi proyek strategis nasional serta penghentian kebijakan MBG dan KDMP dalam daftar tuntutannya.

No.BidangTuntutan
1Struktur negaraMenghentikan penjajahan rakyat atas negara sendiri.
2Tata kelolaMemberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3Agraria dan ekonomiMewujudkan reformasi agraria sejati serta menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak.
4Kebijakan nasionalMengevaluasi total proyek strategis nasional serta menghentikan MBG dan KDMP.
5DesentralisasiMenghentikan pemusatan kekuasaan dan mengembalikan otonomi daerah yang dipangkas.
6BencanaMenetapkan status bencana nasional untuk Sumatera dan Flores serta mempercepat pemulihan wilayah terdampak.
7Ruang sipilMenghentikan represifitas dan intervensi TNI-POLRI dalam ruang sipil.
8MiliterisasiMembubarkan YON-TP.

Pada sektor ekonomi, BEM UI mendesak penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak. Tuntutan itu disandingkan dengan permintaan untuk menjalankan reformasi agraria sejati.

Aspek tata kelola juga menjadi perhatian melalui tuntutan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mahasiswa mengaitkan persoalan itu dengan tuntutan pertama mengenai penghentian apa yang mereka sebut sebagai penjajahan rakyat atas negara sendiri.

Dalam agenda kebijakan nasional, BEM UI meminta evaluasi total terhadap proyek strategis nasional. Mereka sekaligus menyerukan penghentian MBG dan KDMP.

Desentralisasi pemerintahan turut masuk dalam tuntutan aksi tersebut. BEM UI meminta pemusatan kekuasaan dihentikan serta otonomi daerah yang disebut telah dipangkas dikembalikan.

Desakan untuk Wilayah Terdampak Bencana

BEM UI juga menyoroti penanganan wilayah terdampak bencana di Sumatera dan Flores. Mereka meminta pemerintah menetapkan status bencana nasional dan mempercepat proses pemulihan di kedua wilayah tersebut.

Selain isu ekonomi dan bencana, demonstrasi ini mengangkat kondisi ruang sipil. Mahasiswa menuntut penghentian represifitas serta intervensi TNI-POLRI dalam ruang sipil.

Tuntutan terkait militerisasi dirumuskan secara khusus melalui seruan pembubaran YON-TP. Poin tersebut menjadi bagian terakhir dari delapan agenda yang dibawa peserta aksi.

Melalui akun Instagram resminya, @bemui_official, BEM UI menyampaikan pandangan bahwa persoalan struktural masih membuat rakyat belum sepenuhnya merdeka. Bundaran HI dipilih sebagai lokasi penyampaian aspirasi mengenai perubahan yang mereka tuntut.

Pesan Rektor UI kepada Peserta Aksi

Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan aspirasi secara baik dan berbasis analisis. “Sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang baik. Sampaikan aspirasi dengan analisis dan data,” ujar Heri di Kampus UI, Depok, Jawa Barat.

Heri juga meminta mahasiswa tidak terjebak dalam tindakan anarki selama demonstrasi. Ia mengimbau peserta memakai jaket almamater agar mudah dikenali sebagai mahasiswa UI serta pulang sebelum malam.

“Jangan terjebak dengan anarki, pakai jaket almamater sehingga mudah diidentifikasi sebagai mahasiswa UI dan kemudian pulang sebelum malam,” kata Heri. Pesan itu menekankan pentingnya penyampaian kritik secara tertib di tengah isu struktural yang diangkat dalam aksi.

Baca Juga