Target penyelesaian kawasan perkantoran legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara tetap dipatok pada 23 Desember 2027. Jadwal itu dipertahankan ketika biaya proyek menghadapi tekanan dari lonjakan harga solar industri serta sejumlah material konstruksi.
Kawasan legislatif sendiri memiliki total nilai kontrak Rp8,24 triliun yang terbagi dalam lima paket pekerjaan. Pembangunan ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, dua paket gedung DPR, gedung DPD, dan gedung MPR.
Lima Paket Legislatif Masih Berjalan
Progres rata-rata lima paket di kawasan legislatif saat ini berada pada kisaran 9 hingga 12 persen. Seluruh paket tersebut ditargetkan rampung secara bersamaan, bukan hanya beberapa bangunan utama.
| Bangunan | Nilai Kontrak | Progres |
|---|---|---|
| Gedung Sidang Paripurna | Rp1,24 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| DPR 1 | Rp1,84 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| DPR 2 | Rp1,96 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| DPD | Rp1,48 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
| MPR | Rp1,70 triliun | Rata-rata 9–12 persen |
Pejabat Pembuat Komitmen E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, menegaskan pekerjaan kawasan legislatif akan terus dikerjakan hingga tenggat tersebut. “Kita akan membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai,” kata Alfrits.
Besarnya nilai kontrak menunjukkan skala pembangunan fasilitas perwakilan rakyat di kawasan baru tersebut. Percepatan pelaksanaan menjadi penting agar jadwal konstruksi tidak terganggu tekanan biaya yang muncul di lapangan.
Harga Solar dan Material Menekan Biaya Proyek
Data Asosiasi Kontraktor Indonesia per 1 Juli 2026 mencatat harga solar industri naik 41,52 persen. Pada periode yang sama, harga besi beton meningkat 27,78 persen dan harga aspal naik 23,85 persen.
Kenaikan solar industri sempat dikeluhkan penyedia material proyek di tengah ketegangan geopolitik global. Detik Finance sebelumnya melaporkan harga solar industri pernah berada di kisaran Rp20.000 hingga Rp30.000 per liter.
Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN, Sony Alisa, mengatakan Otorita IKN membahas dampak kenaikan tersebut bersama pimpinan. Pembahasan itu dilakukan untuk merespons keluhan dari para penyedia material.
“Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin,” kata Sony Alisa.
Lonjakan biaya operasional menjadi tantangan karena pekerjaan tidak hanya mencakup struktur bangunan. Tahap berikutnya juga meliputi penyelesaian arsitektural, lanskap, dan interior kawasan.
Kawasan Yudikatif Menuju Tahap Struktur
Selain kawasan legislatif, pembangunan kawasan yudikatif juga dikebut untuk memenuhi jadwal 2027. Kawasan ini meliputi gedung Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, serta Masjid Kawasan.
Otorita IKN menargetkan progres fisik kawasan perkantoran yudikatif mencapai 40 persen pada akhir 2026. Tahapan pekerjaan diarahkan menuju penyelesaian struktur dan topping off sebelum masuk ke pekerjaan arsitektural, interior, serta lanskap.
Paket pembangunan gedung Mahkamah Agung bernilai Rp1,4 triliun. Sementara paket Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan memiliki nilai Rp1,65 triliun.
Menurut Sony, struktur bangunan perkantoran tersebut dirancang untuk memiliki umur hingga puluhan tahun. Namun, bangunan tetap memerlukan penghunian dan perawatan rutin agar kondisinya tidak cepat rusak.
Target penyelesaian pada Desember 2027 mencakup fasilitas legislatif dan yudikatif yang sedang dibangun di IKN. Pengendalian dampak kenaikan solar industri dan material akan menentukan kelancaran pekerjaan menuju penyelesaian seluruh kawasan.
