Realisasi investasi sebesar Rp1.040,6 triliun pada semester I-2026 disebut telah menciptakan sekitar 1,4 juta lapangan kerja baru. Capaian ini menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menjaga pertumbuhan sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai pengisian kemerdekaan perlu diwujudkan melalui kebijakan yang menghasilkan dampak nyata. Ia menekankan pentingnya membangun kemandirian ekonomi di tengah perubahan global yang terus bergerak cepat.
Pesan tersebut disampaikan Airlangga saat Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (17/8/2026). Menurutnya, perjuangan setelah kemerdekaan tidak dapat berhenti pada seremoni tahunan.
Indonesia saat ini menghadapi tantangan dari dinamika geopolitik, perkembangan artificial intelligence atau AI, hingga perubahan iklim. Dalam situasi itu, ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional dipandang penting untuk menjaga kehidupan masyarakat.
Indikator Ekonomi dan Penciptaan Kerja
Selain investasi, Airlangga memaparkan sejumlah indikator yang menunjukkan perkembangan ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,65% pada Mei 2026, sedangkan tingkat kemiskinan berada pada 8,07%.
| Indikator | Capaian | Periode |
|---|---|---|
| Tingkat Pengangguran Terbuka | 4,65% | Mei 2026 |
| Tingkat kemiskinan | 8,07% | 2026 |
| Realisasi investasi | Rp1.040,6 triliun | Semester I-2026 |
| Lapangan kerja baru | Sekitar 1,4 juta | Semester I-2026 |
Pemerintah terus mengarahkan stimulus untuk menopang stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Investasi Semester I-2026 menjadi bagian dari momentum yang ingin dipertahankan melalui kebijakan lanjutan.
Di sisi lain, Airlangga menyampaikan dukacita kepada masyarakat yang terdampak gempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia berharap proses penanganan dan pemulihan di daerah terdampak dapat berjalan lancar serta masyarakat diberi kekuatan.
Hilirisasi dan Ketahanan Energi
Penguatan ekonomi juga ditempuh melalui agenda Hilirisasi Indonesia. Menurut pemberitaan Liputan6, sebanyak 26 proyek hilirisasi telah dicanangkan dan sedang berjalan.
Kemandirian energi menjadi salah satu fokus dalam transformasi tersebut. Pemerintah menerapkan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
Diplomasi ekonomi juga terus didorong untuk membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Indonesia telah memiliki 25 perjanjian perdagangan yang berlaku, sementara 13 perjanjian lainnya masih dalam tahap perundingan.
Presiden Republik Indonesia telah menetapkan 10 program transformasi untuk 2027 guna menjaga kesinambungan pertumbuhan. Sejumlah agenda itu membutuhkan koordinasi Kemenko Perekonomian dalam pelaksanaannya.
Program yang disebut mencakup Bursa Komoditas Indonesia, optimalisasi aset BUMN, serta pembangunan pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Agenda lain meliputi Pusat Finansial Internasional Indonesia, development management, elektrifikasi kendaraan, dan program dwi kewarganegaraan terbatas bagi talenta istimewa serta keahlian strategis.
Integritas Aparatur dalam Pelaksanaan Kebijakan
Airlangga meminta jajaran Kemenko Perekonomian menguatkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas. Nilai itu mencakup Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.
Ia menegaskan regulasi dan koordinasi antarlembaga merupakan bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan. “Setiap regulasi yang dirumuskan, setiap koordinasi yang dijalankan, adalah bentuk perjuangan nyata untuk mengisi kemerdekaan Indonesia,” ujar Airlangga.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah menyerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada 20 PNS di lingkungan Kemenko Perekonomian. Penghargaan dari Presiden Republik Indonesia itu diberikan kepada PNS yang menunjukkan kesetiaan dan pengabdian selama 20 hingga 30 tahun.
Airlangga mengapresiasi para penerima penghargaan dan meminta mereka menjadi teladan bagi rekan kerja serta generasi penerus. Ia mengajak seluruh jajaran menjaga kolaborasi agar program prioritas pemerintah dapat memberi manfaat ekonomi yang lebih luas.
