Sekitar 678.000 pengguna individu dan perusahaan terdampak serangan siber terhadap platform administrasi pajak Prancis. Data yang diakses mencakup informasi perpajakan pribadi, sehingga otoritas memperingatkan adanya risiko pencurian identitas.
Administrasi pajak Prancis menyatakan informasi hasil serangan itu tidak dapat digunakan untuk masuk ke akun aman di situs impots.gouv.fr. Meski demikian, rincian identitas dan data pajak yang terpapar tetap berpotensi dimanfaatkan dalam upaya penipuan.
Pengguna yang terkena dampak dijadwalkan mulai menerima pemberitahuan pada pekan berikutnya. Komunikasi tersebut akan memuat peringatan mengenai langkah kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan identitas.
Data Individu Memuat Informasi Perpajakan
Data yang diakses dari wajib pajak individu mencakup nama, family quotient, pendapatan pajak referensi, serta tarif pemotongan pajak. Rincian tersebut menjadikan kasus ini lebih serius karena berkaitan dengan profil perpajakan pribadi pengguna.
| Kelompok Terdampak | Data yang Diakses | Penilaian Risiko |
|---|---|---|
| Wajib pajak individu | Nama, family quotient, pendapatan pajak referensi, tarif pemotongan pajak | Berpotensi digunakan dalam pencurian identitas |
| Perusahaan | Nomor identifikasi, alamat perusahaan, alamat perwakilan | Dinilai memiliki sensitivitas lebih rendah |
Untuk kelompok perusahaan, pelaku memperoleh nomor identifikasi perusahaan, alamat perusahaan, dan alamat perwakilannya. Otoritas pajak menilai kelompok data perusahaan tersebut memiliki tingkat sensitivitas yang lebih rendah dibanding data individu.
Direktur Jenderal Keuangan Publik Prancis, Amelie Verdier, menyatakan pelaku mendapatkan informasi mengenai wajib pajak dan perusahaan. Otoritas juga menilai pola serangan kali ini lebih canggih dibanding insiden yang pernah terjadi sebelumnya.
Akun Aman Tetap Disebut Terlindungi
Penegasan mengenai keamanan akun menjadi bagian penting dari respons otoritas terhadap insiden ini. Data yang dicuri disebut berbeda dengan kredensial yang diperlukan untuk mengakses layanan akun pajak yang terlindungi.
Dengan kata lain, informasi yang berhasil diperoleh pelaku tidak dapat dipakai untuk masuk ke akun aman pengguna. Namun, perlindungan akses akun tidak serta-merta menghilangkan risiko pencurian identitas dari data pribadi yang telah terpapar.
Risiko tersebut menjadi alasan administrasi pajak memilih menghubungi pengguna terdampak secara langsung. Pemberitahuan itu diharapkan membuat individu dan perusahaan yang datanya diakses mengetahui adanya potensi penyalahgunaan informasi.
Kejaksaan Paris Membuka Penyelidikan
Kejaksaan Paris membuka penyelidikan pada Sabtu, 15 Agustus 2026, terkait serangan terhadap sistem administrasi pajak tersebut. Menurut laporan BFMTV yang dikutip Beritasatu.com, perkara ini juga ditangani Kantor Pemberantasan Kejahatan Siber Prancis atau Ofac.
Penyelidikan mencakup dugaan pengambilan data secara ilegal dari sistem pemrosesan data pribadi otomatis milik negara. Aparat turut menelusuri dugaan akses ilegal serta keberadaan pelaku di dalam sistem yang dilakukan secara terorganisasi.
Perkara itu juga mencakup dugaan keterlibatan kelompok kriminal yang dibentuk untuk menyiapkan tindak pidana berat. Dugaan pelanggaran tersebut dapat diancam hukuman penjara sedikitnya lima tahun.
Besarnya jumlah pengguna terdampak menunjukkan kerentanan serius ketika layanan administrasi publik menjadi sasaran serangan siber. Fokus penanganan kini berada pada pengungkapan pelaku, jalur akses ilegal, serta perlindungan bagi pihak yang datanya telah terpapar.
