Peluang Gianni Infantino untuk kembali maju sebagai presiden FIFA kini dipersoalkan melalui desakan resmi dari FairSquare. Organisasi tersebut meminta FIFA menyatakan Infantino tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri pada periode berikutnya.
Sengketa ini berpusat pada penghitungan masa kepemimpinan Infantino sejak ia terpilih pada 2016. Jika periode 2016-2019 dihitung sebagai satu masa jabatan, periode yang sedang berjalan menjadi masa jabatan ketiganya sekaligus yang terakhir.
FairSquare menyampaikan permintaan itu kepada FIFA melalui surat resmi pada 13 Agustus. Organisasi tersebut menilai batas tiga masa jabatan dalam anggaran dasar FIFA harus diterapkan tanpa pengecualian bagi periode yang berlangsung lebih singkat.
Periode 2016-2019 Menjadi Penentu
Pokok perbedaannya terletak pada status masa jabatan pertama Infantino setelah menggantikan Sepp Blatter. Dewan FIFA sebelumnya menilai periode 2016-2019 tidak perlu dihitung penuh karena Infantino meneruskan kepemimpinan pasca-Kongres Luar Biasa FIFA.
| Pihak | Posisi | Alasan Utama |
|---|---|---|
| FairSquare | Infantino tidak dapat maju lagi | Periode 2016-2019 tetap satu masa jabatan |
| Dewan FIFA | Periode awal tidak dihitung penuh | Dianggap kelanjutan kepemimpinan pasca-Kongres Luar Biasa |
Keputusan Dewan FIFA mengenai penghitungan tersebut telah diambil pada 2022. Dasarnya adalah pandangan bahwa masa kepemimpinan pertama Infantino bukan periode penuh sebagaimana masa jabatan presiden pada umumnya.
FairSquare menolak tafsir itu dan menyebut aturan FIFA tidak membedakan masa jabatan lengkap maupun tidak lengkap. Organisasi tersebut juga menilai anggaran dasar tidak memberikan pembedaan berdasarkan cara presiden dipilih, baik melalui Kongres Biasa maupun Kongres Luar Biasa.
“Tidak seorang pun boleh menjabat sebagai Presiden lebih dari tiga masa jabatan,” tulis FairSquare dalam suratnya.
Menurut FairSquare, ketentuan tersebut harus dibaca sesuai bunyi dan maksud pembatasan masa jabatan. Mereka menilai keputusan Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan yang mengecualikan periode pertama bertentangan dengan prinsip itu.
Reformasi Tata Kelola Ikut Dipertanyakan
Penafsiran mengenai kemungkinan pengecualian masa jabatan disebut berawal dari rekomendasi Komite Reformasi FIFA pada 2016. Pada saat itu, Infantino masih menjabat sebagai wakil UEFA dan agenda reformasi diarahkan untuk mencegah korupsi serta memperkuat transparansi.
FairSquare mempertanyakan alasan pengecualian itu dapat diterapkan terhadap jabatan presiden FIFA. Organisasi tersebut menilai pembatasan masa jabatan perlu dijalankan secara tegas karena aturan yang berlaku tidak memuat ketentuan khusus bagi periode kepemimpinan yang lebih pendek.
Dalam suratnya, FairSquare juga mengingatkan risiko penyalahgunaan kewenangan untuk mempertahankan posisi kekuasaan. Kekhawatiran itu dikaitkan dengan tuduhan bahwa Dewan FIFA gagal meminta pertanggungjawaban dari kepemimpinan saat ini.
Perdebatan mengenai pencalonan kembali Infantino menguat setelah proposal penjualan saham Piala Dunia miliknya ditolak. Sejumlah konfederasi besar, termasuk UEFA, AFC, dan CONCACAF, juga disebut terbuka mendesak Infantino meninggalkan jabatannya.
Keputusan FIFA dalam membaca status periode 2016-2019 akan menentukan arah pencalonan presiden berikutnya. Bagi FairSquare, periode awal tersebut harus tetap masuk dalam batas tiga masa jabatan yang berlaku bagi presiden FIFA.
