Pemerintah memasang sasaran pertumbuhan ekonomi 6 persen dalam RAPBN 2027, ketika defisit anggaran justru direncanakan turun menjadi 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kombinasi tersebut menuntut percepatan ekonomi tanpa ketergantungan besar pada tambahan stimulus belanja negara.
Ruang fiskal yang lebih sempit membuat keberhasilan target pertumbuhan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah. Ekspansi sektor swasta, peningkatan produktivitas, serta penguatan pendapatan rumah tangga menjadi penopang yang dinilai semakin penting.
Kontras Target Pertumbuhan dan Defisit
Target 2027 lebih tinggi dibandingkan sasaran pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada 2026. Pada saat bersamaan, pemerintah menurunkan target defisit dari 2,85 persen PDB menjadi 2,4 persen PDB.
| Indikator | Target 2026 | Target 2027 |
|---|---|---|
| Pertumbuhan ekonomi | 5,4 persen | 6 persen |
| Defisit anggaran terhadap PDB | 2,85 persen | 2,4 persen |
Menurut laporan Investor Daily pada Senin, 17 Agustus 2026, kenaikan sasaran pertumbuhan mencapai 0,6 poin persentase dari target tahun sebelumnya. Penurunan defisit menunjukkan pemerintah ingin menjaga arah konsolidasi fiskal di tengah kebutuhan mendorong kegiatan ekonomi.
Pendapatan negara dalam rancangan anggaran itu dipatok Rp3.426 triliun atau tumbuh 6,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, belanja negara direncanakan Rp4.092,7 triliun dengan pertumbuhan tahunan 3,9 persen.
Perbedaan laju tersebut membuat penerimaan negara dianggarkan meningkat lebih cepat daripada belanja. Pola ini menjadi dasar upaya pemerintah menekan defisit anggaran sambil tetap membiayai program prioritas.
Penerimaan Menjadi Penentu Utama
Chief Economist Bank Danamon Irman Faiz menilai sasaran pertumbuhan 6 persen harus diselaraskan dengan batas defisit yang lebih ketat. Ia menekankan bahwa percepatan ekonomi tidak dapat terutama berasal dari stimulus fiskal yang lebih besar.
“Tantangan yang lebih besar adalah menyelaraskan pertumbuhan 6% dengan defisit fiskal yang lebih kecil. Defisit sebesar 2,4% berarti percepatan pertumbuhan tidak dapat terutama berasal dari stimulus fiskal yang lebih besar,” ujar Irman.
Menurut Irman, pelaksanaan penerimaan akan menjadi ujian utama kredibilitas fiskal pemerintah. Target penerimaan yang tumbuh lebih cepat daripada belanja membuat realisasi pendapatan sangat menentukan tercapainya konsolidasi yang direncanakan.
“Dengan demikian, pelaksanaan penerimaan menjadi ujian utama kredibilitas fiskal. Penerimaan dianggarkan tumbuh lebih cepat daripada belanja, sehingga peningkatan realisasi penerimaan menjadi sangat penting untuk mencapai konsolidasi yang direncanakan,” terang Irman.
Perbaikan Pajak dan Optimalisasi PNBP
Pemerintah menyiapkan perbaikan administrasi perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk mengejar sasaran pendapatan. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP juga direncanakan dengan tetap menjaga arus kas sektor swasta.
Langkah tersebut menempatkan penguatan basis penerimaan sebagai bagian penting dari pengelolaan RAPBN 2027. Pemerintah perlu menjaga agar upaya meningkatkan pendapatan negara berjalan seiring dengan keberlanjutan aktivitas dunia usaha.
Dari sisi pengeluaran, anggaran akan diarahkan kepada delapan sektor prioritas. Bidang tersebut meliputi ketahanan pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi perdesaan, serta pengentasan kemiskinan.
Efisiensi belanja juga menjadi bagian dari strategi untuk mempertahankan disiplin fiskal. Irman memperkirakan konsolidasi pengadaan dapat menghasilkan penghematan sekitar 30 persen dari pengadaan barang dan jasa senilai sekitar Rp1.200 triliun.
Potensi penghematan itu setara sekitar Rp360 triliun. Pelaksanaannya akan berjalan bersama peningkatan penerimaan negara agar target pertumbuhan ekonomi dan batas defisit dalam RAPBN 2027 dapat dijaga.
