Sebanyak 11 kantor pemerintahan di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, dilaporkan terbakar di tengah aksi massa yang berkaitan dengan penyaluran dana desa tahap I. Satu kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan yang terparkir di halaman Kantor Bupati juga turut terbakar.
Peristiwa ini menyoroti kerentanan pelayanan pemerintahan daerah ketika protes masyarakat berujung pada perusakan fasilitas publik. Sejumlah kantor yang terdampak berkaitan langsung dengan administrasi, layanan kependudukan, serta penyelenggaraan pemerintahan di wilayah tersebut.
Fasilitas Pemerintah yang Terdampak
Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Dukcapil, Kantor Kesbangpol, Kantor Dinas Sosial, dan Kantor Keuangan termasuk dalam fasilitas yang disebut terdampak. Pembakaran juga menyasar Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kampung atau PMK Puncak sebagai lokasi awal aksi.
| Aspek | Keterangan |
|---|---|
| Wilayah kejadian | Kabupaten Puncak, Papua Tengah |
| Pemicu aksi | Protes terkait penyaluran dana desa tahap I |
| Fasilitas terbakar | 11 kantor pemerintahan |
| Kerugian tambahan | Satu kendaraan roda empat milik Dinas Ketahanan Pangan |
Aksi tersebut bermula setelah Pemerintah Kabupaten Puncak menyalurkan dana desa tahap I pada Selasa (11/8). Seusai penyaluran, massa mendatangi dan membakar Kantor PMK Puncak sebelum aksi meluas ke sejumlah titik lainnya.
Pembakaran fasilitas pemerintah kemudian menjadi perhatian karena terjadi di wilayah yang masih menghadapi persoalan sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan, dan konflik. Situasi itu dinilai perlu menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan anggaran untuk Tanah Papua.
Sorotan terhadap Kebijakan Anggaran
Tokoh Pemuda Papua Natan Kuwan S.Ak. menilai kerusuhan di Puncak menunjukkan aspirasi masyarakat belum terserap secara maksimal dalam penyusunan kebijakan. Ia meminta pemerintah pusat tidak menerapkan kebijakan tanpa mempertimbangkan kondisi khusus yang dihadapi Papua.
Dalam keterangan tertulis yang dikutip Media Indonesia, Natan menempatkan pengurangan dana desa oleh pemerintah pusat sebagai persoalan utama yang perlu diperhatikan. Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pembangunan dan masalah mendasar di wilayah Papua.
“Yang menjadi titik utama dari kerusuhan ini adalah pengurangan dana desa yang dilakukan Pusat atas dasar efisiensi,” ujar Natan. Ia juga menyinggung konflik berkepanjangan antara negara dan kelompok TPNPB sebagai bagian dari konteks yang harus diperhitungkan.
Natan berpandangan pemerintah perlu mencari jalan keluar agar kebijakan efisiensi tidak berkembang menjadi kerusuhan. Ia menekankan perlunya percepatan pembangunan, bukan pengurangan ruang dukungan anggaran bagi masyarakat Papua.
“Papua butuh Akaelerasi bukan Efisiensi,” kata Natan dalam pernyataannya. Ia mempertanyakan arah Indonesia Emas 2045 apabila tidak tersedia kerangka untuk mempercepat perkembangan Papua.
Permintaan Refleksi Pemerintah
Menjelang peringatan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia, Natan meminta pemerintah melakukan refleksi atas perannya dalam membangun Tanah Papua. Menurutnya, polemik dan konflik yang terus berlangsung membuat setiap kebijakan perlu disusun dengan pertimbangan yang lebih menyeluruh.
Ia menegaskan politik anggaran tidak semata-mata merupakan perhitungan di atas kertas. Dalam pandangannya, kebijakan anggaran merupakan bagian penting dari ikatan dalam tenun kebangsaan Indonesia.
Peristiwa di Puncak memperlihatkan besarnya tantangan yang menyertai penyaluran anggaran di daerah dengan kondisi sosial yang kompleks. Penanganan aspirasi masyarakat dan penyusunan kebijakan yang sesuai konteks daerah menjadi perhatian utama setelah pembakaran fasilitas pemerintahan tersebut.
