Myanmar menyatakan dapat mempertimbangkan menerima kembali 308.797 pengungsi Rohingya yang telah diverifikasi pernah tinggal di Negara Bagian Rakhine. Namun, pernyataan itu belum disertai jadwal pemulangan karena keamanan di wilayah barat Myanmar tersebut masih menjadi syarat utama.
Hambatan itu semakin besar ketika Rakhine kembali dilanda pertempuran antara militer Myanmar dan Arakan Army. Perebutan kendali wilayah telah memaksa lebih banyak warga mencari perlindungan ke Bangladesh maupun daerah lain.
Verifikasi Menjadi Dasar Rencana Penerimaan
Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut telah memverifikasi 426.545 orang dari 828.824 nama yang masuk dalam daftar dari Bangladesh hingga akhir Juli. Dari jumlah yang telah diperiksa itu, 308.797 orang dinyatakan pernah menetap di Rakhine dan dapat dipertimbangkan dalam proses penerimaan kembali.
| Kategori Verifikasi | Jumlah Orang | Keterangan |
|---|---|---|
| Sudah diverifikasi | 426.545 | Bagian dari daftar yang diserahkan Bangladesh |
| Pernah tinggal di Rakhine | 308.797 | Dapat dipertimbangkan untuk dipulangkan |
| Tidak dapat diverifikasi | 113.507 | Status tidak dapat dipastikan Myanmar |
| Dikategorikan terkait terorisme | 4.241 | Klaim pemerintah Myanmar |
Pemerintah Myanmar menyatakan akan melanjutkan kerja sama dengan Bangladesh untuk penerimaan kembali warga yang telah terverifikasi. Meski demikian, verifikasi administrasi tidak otomatis berarti pemulangan dapat segera dilakukan di tengah situasi Rakhine yang belum stabil.
Kabar ini muncul ketika krisis pengungsi Rohingya memasuki tahun kesembilan sejak kekerasan besar pada Agustus 2017. Ratusan ribu orang masih tinggal di kamp pengungsian Bangladesh tanpa kepastian kapan dapat kembali ke tempat asal mereka.
Rakhine Kembali Menjadi Medan Pertempuran
Situasi keamanan memburuk sejak 2023 saat Arakan Army dan militer Myanmar bertempur untuk menguasai Rakhine. Kelompok etnis bersenjata yang berbasis di wilayah itu disebut telah merebut sejumlah daerah dan kini mengendalikan sebagian besar Rakhine.
Konflik Rakhine menjadi persoalan langsung bagi rencana repatriasi karena para pengungsi membutuhkan jaminan keselamatan sebelum kembali. Ketidakstabilan yang berlangsung juga menjelaskan mengapa pernyataan kesiapan Myanmar belum menghasilkan mekanisme pemulangan dengan waktu yang pasti.
Myanmar dan Bangladesh sebenarnya telah menyepakati proses pemulangan pada 2018 dengan target pelaksanaan selama dua tahun. Kesepakatan itu tidak berjalan setelah militer mengambil alih kekuasaan pada 2021 dan menggulingkan pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi.
Pengambilalihan kekuasaan tersebut memicu perlawanan bersenjata di berbagai wilayah Myanmar. Konflik yang meluas kemudian membuat upaya pemulangan Rohingya terus tertunda hingga saat ini.
Akar Krisis Sejak Operasi 2017
Gelombang pengungsian besar bermula setelah militer Myanmar melancarkan operasi di Rakhine pada Agustus 2017. Operasi itu dilakukan setelah kelompok pemberontak Rohingya menyerang sejumlah pos keamanan.
Lebih dari 700.000 Rohingya kemudian melintasi perbatasan menuju Bangladesh dan bergabung dengan pengungsi dari gelombang kekerasan sebelumnya. Skala operasi serta tingginya kekerasan memicu tuduhan pembersihan etnis dan genosida dari masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di negara itu. Pemerintah menyebut mereka sebagai orang Bengali, istilah yang menyiratkan bahwa Rohingya berasal dari Bangladesh dan tinggal secara ilegal di Myanmar.
Menurut catatan Liputan6, pemerintah Myanmar membantah klaim bahwa lebih dari satu juta orang mengungsi dari Rakhine. Versi pemerintah menyebut lebih dari 540.000 orang menyeberang ke Bangladesh setelah kekerasan 2017, sedangkan lebih dari 200.000 orang lainnya tetap berada di Rakhine utara.
Tekanan Kamp dan Perbedaan Pemulangan
Kondisi kamp pengungsian yang buruk, pemangkasan tajam bantuan luar negeri, serta tidak adanya jaminan keselamatan mendorong sebagian Rohingya mengambil perjalanan laut berbahaya. Sejumlah pengungsi berupaya menuju Malaysia dan Indonesia menggunakan perahu yang tidak layak.
Pada akhir Juli, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Myanmar setuju menerima kembali 5.000 pengungsi di Malaysia melalui program pemulangan. Namun, pejabat Kementerian Luar Negeri Myanmar Han Win Aung mengatakan kepada Associated Press bahwa program tersebut hanya berlaku bagi warga negara Myanmar yang telah diverifikasi dan ditahan di pusat detensi Malaysia.
Han Win Aung juga membantah bahwa Myanmar akan menerima pengungsi Rohingya melalui program tersebut. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa proses pemulangan masih menghadapi persoalan status, verifikasi, dan keamanan meski Myanmar menyatakan kesiapan menerima kembali sebagian warga yang terdata.
