New South Wales akan membatasi kepemilikan individu maksimal empat senjata api dan membuka jalur penyerahan bagi pemilik yang melampaui batas tersebut. Kebijakan ini menjadi bagian dari program buyback yang ditargetkan menarik hingga 274.000 senjata dari peredaran mulai 2 November 2026.
Pemilik yang menyerahkan senjata berlebih akan memperoleh kompensasi, dengan nilai awal hingga A$1.000 untuk setiap senjata. Pemerintah NSW memperkirakan biaya kebijakan tersebut dapat mencapai ratusan juta dolar bagi pembayar pajak.
Skema Kompensasi Bertahap
Program ini dirancang dalam dua tahap pembayaran yang membedakan penyerahan senjata melampaui batas kepemilikan dan senjata bernilai tinggi. Pada awal 2027, kompensasi untuk senjata dengan nilai pasar di atas A$3.000 dapat mencapai A$10.000 per unit.
| Tahap | Ketentuan | Kompensasi Maksimum |
|---|---|---|
| Mulai 2 November 2026 | Senjata yang melampaui batas kepemilikan | A$1.000 per senjata |
| Awal 2027 | Senjata bernilai pasar di atas A$3.000 | A$10.000 per senjata |
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Premier NSW Chris Minns mengumumkan kebijakan itu pada Minggu (16/8). Pemerintah negara bagian tersebut menempatkan Pengendalian Senjata NSW sebagai tahap awal reformasi hukum setelah rangkaian penembakan di Sydney.
Minns menegaskan pemerintahannya tidak akan menarik diri dari agenda pembatasan senjata api tersebut. Menurutnya, pengurangan jumlah senjata yang beredar diperlukan untuk menjalankan perubahan aturan yang telah disiapkan.
Penolakan Masuk Agenda Pemilu NSW
Kebijakan ini langsung menjadi bahan pertarungan politik menjelang pemilihan negara bagian tahun depan. One Nation, partai kanan hingga kanan jauh yang dipimpin Pauline Hanson, menyatakan akan mencabut seluruh aturan itu apabila memenangi pemilu.
Minns, yang berasal dari Partai Buruh, mengatakan sikap One Nation membuat isu pengendalian senjata tidak dapat dihindari dalam surat suara. “One Nation mengatakan mereka akan membatalkan semua ini … seluruh undang-undang ini … jadi isu ini akan masuk dalam surat suara, suka atau tidak,” kata Minns.
Jumlah Senjata Kini Lebih Tinggi
Albanese menyoroti jumlah senjata api di Australia yang kini disebut telah melampaui kondisi saat program penarikan senjata digelar pasca-1996. Data pemerintah Australia yang dikutip Media Indonesia mencatat sekitar 4,1 juta senjata api berada di negara itu pada tahun lalu.
Lebih dari 1,1 juta senjata di antaranya berada di NSW, negara bagian dengan jumlah penduduk terbesar di Australia. Angka tersebut menjadi latar bagi pelaksanaan Program Buyback Senjata yang diproyeksikan terbesar sejak respons pemerintah terhadap peristiwa Port Arthur.
“Warga Australia sudah sepatutnya bangga dengan undang-undang senjata api kita, tetapi faktanya saat ini ada lebih banyak senjata di Australia dibandingkan ketika kita menangani program pembelian kembali senjata Port Arthur,” ujar Albanese dalam pernyataan yang disiarkan televisi. Pernyataan itu menekankan kembali keselamatan publik sebagai alasan utama pengetatan aturan.
Latar Serangan Bondi dan Port Arthur
Reformasi ini merupakan respons nasional setelah penembakan saat perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney, pada 14 Desember yang menewaskan 15 orang. Polisi menyatakan serangan itu diduga dilakukan oleh ayah dan anak yang terinspirasi kelompok militan ISIS.
Salah satu tersangka, Naveed Akram, 24 tahun, masih menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk 15 dakwaan pembunuhan. Ia belum mengajukan pembelaan atas dakwaan tersebut.
Pemerintah federal sebelumnya telah memberlakukan aturan baru pada Januari, meliputi rencana buyback, pemeriksaan lebih ketat bagi pemegang lisensi, serta langkah penindakan terhadap kebencian. Pembatasan kepemilikan di NSW menjadi bagian penting dari tindak lanjut kebijakan tersebut.
Pemerintah juga kembali menjadikan Tragedi Port Arthur sebagai pembanding dalam perdebatan saat ini. Serangan bersenjata di Tasmania pada 1996 itu menewaskan 35 orang dan sebelumnya mendorong program penarikan senjata berskala nasional.
