Pertemuan sekretaris jenderal partai pendukung pemerintah menjelang HUT RI ke-81 memperlihatkan upaya penyamaan sikap di tengah perhatian terhadap arah APBN dan nota keuangan. Di saat yang sama, PDIP menegaskan tetap berada di luar pemerintahan dengan posisi mendukung secara proporsional serta mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak tepat.
Kontras sikap tersebut menandai dua jalur politik yang berjalan bersamaan menjelang peringatan kemerdekaan. Partai-partai dalam Koalisi Prabowo menekankan penguatan komunikasi, sedangkan PDIP menempatkan kritik sebagai bagian dari perannya di luar pemerintahan.
PDIP Menekankan Kritik Proporsional
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto menilai pertemuan antarsekretaris jenderal sebagai dinamika yang lazim dalam politik. Menurut dia, forum tersebut dapat menjadi ruang untuk menyatukan pandangan mengenai pengelolaan APBN dan nota keuangan.
Utut menyampaikan pandangan itu setelah Sidang Tahunan MPR di kompleks parlemen pada Jumat, 14 Agustus. Ia mengatakan, “Kalau saya melihat orang bertemu itu bagian dari part of the game kan, wajar-wajar. Mereka bersatu, mungkin mau satu visi menghadapi APBN, mau satu visi dalam nota keuangan.”
Ia menegaskan PDIP tidak mengambil sikap penolakan penuh terhadap kebijakan pemerintah. Partai tersebut, menurut Utut, akan tetap memberikan kritik apabila terdapat kebijakan yang dirasakan tidak sesuai.
“Kalau kita kan memang mendukung, tetapi kalau ada yang dirasakan nggak pas, kita memberikan kritikan. Tetapi tidak menghajar ya, memberikan kritikan,” ujar Utut. Sikap itu menunjukkan PDIP berupaya membedakan dukungan terhadap agenda pemerintah dengan fungsi pengawasan atas penerapannya.
Posisi di Luar Pemerintahan
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyatakan partainya tidak mempermasalahkan ketidakhadiran dalam pertemuan tersebut. Ia menekankan bahwa PDIP telah memilih berada di luar pemerintahan dan menjalankan peran untuk mengkritisi kebijakan.
Djarot mengatakan perhatian PDIP terutama diarahkan pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan saat ini. Dalam menjalankan peran itu, partainya menyatakan akan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Dan PDIP Perjuangan itu tetap meskipun berada di luar pemerintahan mengkritisi kebijakan-kebijakan terutama dari sisi aplikasi kebijakan pemerintahan saat ini, dengan mendengarkan suara dari rakyat,” kata Djarot. Pernyataan itu menempatkan kritik sebagai bagian dari sikap politik PDIP terhadap jalannya pemerintahan.
Pertemuan Para Sekjen Koalisi
Pertemuan para sekjen partai pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berlangsung pada Kamis malam, 13 Agustus 2026. Agenda tersebut digelar di rumah dinas Menteri Luar Negeri sekaligus Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Selain Sugiono, pertemuan dihadiri sekretaris jenderal Partai Golkar, PKB, Demokrat, PAN, PKS, dan NasDem. Sejumlah partai non-parlemen juga disebut turut hadir dalam forum para pengurus partai itu.
Keberadaan para pengurus partai memperlihatkan komunikasi di antara anggota Koalisi Prabowo tetap berjalan menjelang peringatan nasional. Pertemuan itu menjadi wadah untuk menyelaraskan pandangan terkait agenda politik dan pemerintahan.
Sugiono menyebut acara tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan dan tidak hanya berkaitan dengan penyambutan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Para peserta juga memanfaatkan pertemuan itu untuk meninjau perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Kami berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus merefleksikan perjalanan koalisi selama hampir dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sugiono. Pertemuan tersebut kemudian menjadi konteks penting bagi pembacaan arah komunikasi politik koalisi ketika pembahasan APBN ikut mendapat perhatian.
