Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 130,1 triliun dalam RAPBN 2027. Pos ini menjadi komponen terbesar dalam belanja subsidi energi dan mencerminkan meningkatnya tekanan biaya penyediaan tenaga listrik.
Kebutuhan subsidi listrik naik seiring perubahan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia atau ICP, serta pertumbuhan volume listrik bersubsidi. Kenaikan biaya pada pembangkit gas juga menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan pemerintah.
Alokasi tersebut melanjutkan tren peningkatan kebutuhan dukungan listrik dalam beberapa tahun terakhir. Realisasi subsidi listrik tercatat Rp 56,24 triliun pada 2022, lalu meningkat menjadi Rp 81,03 triliun pada 2025.
| Tahun | Realisasi/Proyeksi Subsidi Listrik |
|---|---|
| 2022 | Rp 56,24 triliun |
| 2025 | Rp 81,03 triliun |
| 2026 | Rp 110,41 triliun |
| 2027 | Rp 130,1 triliun |
Untuk 2026, kebutuhan subsidi listrik diproyeksikan mencapai Rp 110,41 triliun. Angka RAPBN 2027 kemudian ditetapkan lebih tinggi, sejalan dengan perubahan komponen biaya dan kebutuhan penyaluran listrik bersubsidi.
Belanja Subsidi Energi Melonjak
Secara keseluruhan, anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2027 direncanakan sebesar Rp 272.945,3 miliar atau Rp 272,9 triliun. Nilai itu meningkat 20,1 persen dibandingkan outlook 2026 yang sebesar Rp 227.258,1 miliar.
Dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027 memasukkan kebutuhan subsidi BBM, LPG tabung 3 kg, dan listrik dalam perhitungan tersebut. Pemerintah menyatakan kenaikan anggaran mencerminkan kebutuhan belanja subsidi energi pada rancangan anggaran tahun berikutnya.
| Jenis Subsidi | Anggaran RAPBN 2027 |
|---|---|
| BBM | Rp 28,7 triliun |
| LPG tabung 3 kg | Rp 114,1 triliun |
| Subsidi listrik | Rp 130,1 triliun |
Selain listrik, subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi Rp 114,1 triliun dalam RAPBN 2027. Sementara anggaran subsidi BBM direncanakan sebesar Rp 28,7 triliun.
Kurs dan ICP Memengaruhi Beban
Nota Keuangan mencatat perkembangan subsidi listrik tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelanggan penerima subsidi. ICP, nilai tukar rupiah, volume listrik bersubsidi, serta pembayaran kekurangan subsidi tahun sebelumnya ikut memengaruhi kebutuhan anggaran.
Perubahan kurs rupiah terhadap dolar AS dan pergerakan ICP menjadi variabel penting karena berpengaruh pada biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Konflik geopolitik global disebut sebagai salah satu faktor yang dapat memicu perubahan harga minyak mentah Indonesia.
Perhitungan subsidi BBM dan LPG 3 kg juga menggunakan asumsi kurs rupiah serta ICP. Pemerintah tetap memasukkan subsidi tetap solar sebesar Rp 1.000 per liter dalam rancangan perhitungan tersebut.
Volume Penyaluran Tetap Bertambah
Volume solar yang diperhitungkan untuk 2027 mencapai 19.558,5 ribu kiloliter, sedangkan minyak tanah sebanyak 539 ribu kiloliter. Untuk LPG 3 kg, volume yang menjadi dasar perhitungan mencapai 8.945 juta kilogram.
Secara historis, penyaluran solar meningkat dari 17,6 juta kiloliter pada 2022 menjadi 18,4 juta kiloliter pada 2025. Kuota solar pada 2026 diperkirakan mencapai 18,6 juta kiloliter.
Penyaluran minyak tanah juga bertambah dari 488,5 ribu kiloliter pada 2022 menjadi 507,8 ribu kiloliter pada 2025. Kuota minyak tanah 2026 diproyeksikan sebesar 526 ribu kiloliter.
Di sisi lain, volume LPG 3 kg tumbuh dari 7,8 juta metrik ton pada 2022 menjadi 8,5 juta metrik ton pada 2025. Kenaikan volume penyaluran, bersama perubahan biaya listrik dan energi, menjadi dasar peningkatan anggaran subsidi pada 2027.
