Polemik bantuan Amerika Serikat melalui Mutual Security Act (MSA) menjadi salah satu isu yang mengakhiri masa pemerintahan Kabinet Sukiman-Suwirjo. Kesepakatan pada 1951 itu memicu mosi tidak percaya di parlemen karena dinilai dapat menyeret Indonesia ke kepentingan Blok Barat.
Kabinet Sukiman-Suwirjo akhirnya mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno pada 3 April 1952. Pemerintahan yang terbentuk pada 27 April 1951 tersebut hanya bertahan sekitar 11 bulan di tengah dinamika demokrasi liberal.
Polemik bantuan di tengah Perang Dingin
MSA merupakan undang-undang bantuan luar negeri Amerika Serikat yang mencakup bantuan ekonomi dan militer. Program dari pemerintahan Presiden AS Harry S. Truman itu dirancang untuk membendung penyebaran komunisme di Asia, termasuk Indonesia.
Kesepakatan bantuan tersebut hadir ketika dunia terbelah dalam persaingan Perang Dingin. Uni Soviet dan China berada dalam Blok Timur, sedangkan Amerika Serikat menjadi kekuatan utama Blok Barat.
Di Indonesia, kerja sama itu memunculkan kekhawatiran serius mengenai arah politik luar negeri bebas-aktif. Sejumlah kalangan di parlemen menilai penerimaan bantuan tersebut berpotensi membuat Indonesia lebih mengutamakan kepentingan Amerika Serikat.
Pandangan bahwa Indonesia mulai condong ke Barat kemudian menguat dalam perdebatan politik dalam negeri. Isu itu menjadi beban besar bagi Kabinet Sukiman-Suwirjo hingga berujung pada hilangnya dukungan di parlemen.
| Peristiwa | Waktu | Keterangan |
|---|---|---|
| Proklamasi Kemerdekaan Indonesia | 17 Agustus 1945 | Awal Indonesia membangun hubungan dengan negara lain. |
| Penyerahan surat kepercayaan Cochran | 30 Desember 1949 | Menandai pembukaan hubungan diplomatik Indonesia dan AS. |
| Penandatanganan MSA | 1951 | Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer Indonesia-AS. |
| Berakhirnya Kabinet Sukiman-Suwirjo | 3 April 1952 | Terjadi setelah mosi tidak percaya di parlemen. |
Peran Ahmad Soebardjo dan Cochran
Penandatanganan MSA dilakukan Menteri Luar Negeri Ahmad Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Horace Merle Cochran. Kerja sama itu berlangsung ketika Kabinet Sukiman didukung Masyumi dan Suwirjo dari PNI.
Nama Cochran bukan tokoh asing dalam perjalanan awal diplomasi Republik Indonesia. Sebelum bertugas sebagai duta besar, ia terlibat dalam United Nations Commission for Indonesia atau UNCI.
UNCI menggantikan Komisi Tiga Negara setelah Agresi Militer Belanda II. Menurut CNN Indonesia, keterlibatan Cochran dalam komisi tersebut membuatnya memiliki pemahaman mengenai situasi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.
Amerika Serikat menjadi negara pertama yang mengirimkan duta besar ke Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Cochran menyerahkan surat kepercayaannya kepada Presiden Soekarno pada 30 Desember 1949.
Penyerahan surat kepercayaan itu menandai dibukanya hubungan diplomatik resmi antara Indonesia dan Amerika Serikat. Namun, perkembangan hubungan tersebut segera memperlihatkan bahwa diplomasi luar negeri dapat beririsan langsung dengan pertarungan politik domestik.
Catatan awal hubungan Indonesia-AS
Polemik MSA memperlihatkan tekanan yang dihadapi Indonesia dalam menjaga posisi bebas-aktif di tengah rivalitas dua blok besar dunia. Bagi parlemen, persoalannya bukan hanya bantuan ekonomi dan militer, melainkan juga konsekuensi politik dari kesepakatan tersebut.
Cochran mengakhiri penugasannya di Indonesia pada 1953. Kisah penugasannya tetap tercatat sebagai bagian dari fase awal hubungan Indonesia-AS yang berlangsung di tengah tarik-menarik kepentingan diplomatik dan pergolakan politik nasional.
Momen penyerahan surat kepercayaan Cochran kepada Soekarno kemudian diabadikan dalam prangko edisi khusus 75 tahun hubungan diplomatik Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Prangko itu diterbitkan Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta pada 13 Desember 2024.
