Pemerintah belum membuka bantuan asing untuk menangani dampak Gempa NTT karena kebutuhan dasar warga terdampak masih dinilai terkendali. Penanganan logistik dan pengungsian sejauh ini disebut masih dapat dilakukan dengan kapasitas dalam negeri.
Keputusan tersebut menempatkan pemantauan kondisi lapangan sebagai dasar utama bagi langkah pemerintah berikutnya. Jika kebutuhan warga berubah, pemerintah akan melihat kembali perkembangan yang dilaporkan petugas di wilayah terdampak.
Anggaran Darurat Disiapkan
Dari sisi pendanaan, pemerintah menyatakan anggaran penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur telah disiapkan. Kementerian Keuangan kini menunggu rincian resmi kebutuhan dana yang diajukan oleh BNPB.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan surat permohonan anggaran dari BNPB telah diterima. Namun, kementeriannya masih perlu memeriksa detail kebutuhan sebelum melanjutkan proses pencairan dana.
“Belum, kita belum lihat detailnya. (BNPB) baru mengirim (surat) kemarin sore, suratnya baru masuk hari ini,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Ia menegaskan dana darurat dapat diproses dengan cepat apabila permintaan yang diajukan telah jelas. Menurutnya, prosedur tersebut berlaku dalam penanganan bencana yang membutuhkan respons segera.
“Mereka bilang sudah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Untuk bencana seperti itu SOP-nya kita cepat keluar selama permintanya jelas,” kata Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemantauan Dilakukan Setiap Hari
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah terus memantau laporan dari petugas di lapangan setiap hari. Berdasarkan laporan itu, kebutuhan logistik dan pengungsian warga masih dapat ditangani dengan baik.
“Belum (membuka bantuan negara lain) ya. Nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami kebetulan lakukan setiap hari memonitor teman-teman di lapangan, semua masih bisa kita tangani dengan baik, baik kebutuhan logistik, apa pengungsian,” kata Prasetyo Hadi.
Fokus penanganan awal mencakup penyediaan kebutuhan logistik bagi warga terdampak serta pengelolaan lokasi pengungsian. Dua aspek tersebut menjadi penopang utama selama warga masih berada dalam situasi darurat akibat gempa.
Pemerintah juga mulai menyiapkan tahapan pemulihan tempat tinggal korban. Pendataan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak.
Prasetyo Hadi menyebut rencana perbaikan hunian sementara maupun hunian tetap sudah masuk tahap identifikasi. Tahap ini diperlukan sebelum perbaikan tempat tinggal bagi korban dijalankan.
“Bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik Huntara maupun Huntap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi,” kata Prasetyo Hadi.
Kondisi Lapangan Menjadi Penentu
Gempa bumi melanda Nusa Tenggara Timur pada Senin, 17 Agustus 2026. Sejak itu, pemerintah memantau perkembangan kebutuhan warga melalui petugas yang bertugas di wilayah terdampak.
Belum dibukanya bantuan dari negara lain menunjukkan pemerintah masih mengandalkan sumber daya nasional untuk penanganan awal. Langkah selanjutnya akan bergantung pada kondisi pengungsian, kecukupan logistik, serta rincian kebutuhan anggaran dari BNPB.
