Masyarakat kini dapat memakai Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai sumber dana untuk bertransaksi melalui QRIS. Perluasan ini membuka pilihan pembayaran tertunda domestik yang sebelumnya ditujukan bagi kebutuhan segmen pemerintah.
Pada tahap awal, KKI tersedia dalam bentuk kartu digital untuk transaksi QRIS scan dan QRIS tap. Skema tersebut memungkinkan pemegang kartu berbelanja di merchant yang menerima QRIS tanpa harus menunggu penerbitan kartu fisik.
Peluncuran KKI ritel berlangsung pada Senin, 17 Agustus 2026, melalui kerja sama Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan pemrosesan transaksi di dalam negeri melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional.
Delapan Bank Terlibat pada Tahap Awal
Implementasi perdana melibatkan delapan Penyelenggara Jasa Pembayaran dari kelompok bank BUMN dan bank swasta nasional. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menyebut seluruh bank tersebut telah meluncurkan KKI pada tahap pertama.
| Tahap | Kanal atau Bentuk | Keterangan |
|---|---|---|
| Tahap awal | Kartu digital dan QRIS | Digunakan untuk QRIS scan dan QRIS tap |
| Tahap lanjutan | Pembayaran daring | Direncanakan setelah pemanfaatan QRIS |
| Tahap berikutnya | Kartu fisik | Disiapkan melalui pengembangan bertahap |
Bank yang ikut meluncurkan KKI pada tahap awal adalah BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Bank Mega, dan BSI. BSI juga mengembangkan KKI untuk skema pembayaran syariah.
Dapat Dipakai di Merchant QRIS hingga Lintas Negara
Pemanfaatan KKI mencakup transaksi Customer Presented Mode, Merchant Processing Fee, serta PET. Pengguna dapat memakai fasilitas tersebut di merchant QRIS di Indonesia dan di luar negeri melalui QRIS Cross Border.
Kemampuan transaksi lintas negara menempatkan QRIS sebagai kanal utama pada fase pertama perluasan KKI ritel. Namun, pemanfaatannya tetap dimulai dari kartu digital sebelum memasuki kanal pembayaran daring dan kartu fisik.
Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia Destry Damayanti menyatakan KKI dirancang sebagai alternatif instrumen pembayaran tertunda domestik. Menurutnya, sistem itu menekankan efisiensi, kehati-hatian, serta keterhubungan dengan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional.
“Implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai alternatif instrumen (deferred payment) domestik yang efisien, prudent, dan berintegrasi dengan Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional,” ujar Destry Damayanti. Skema domestik ini juga dinilai dapat memperluas ruang bagi pelaku usaha untuk masuk ke ekosistem digital.
Dari Segmen Pemerintah ke Pengguna Ritel
Sebelum diperluas ke ritel, KKI digunakan untuk segmen pemerintah melalui Gerbang Pembayaran Nasional. Perubahan sasaran ini membuat fasilitas kredit domestik tersebut dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam mengatur pembayaran konsumsi.
Destry menilai kehadiran skema tersebut menyediakan pilihan fasilitas kredit untuk menopang konsumsi masyarakat. Bagi pelaku usaha, penerimaan pembayaran lewat QRIS juga membuka akses yang lebih luas ke ekosistem transaksi digital.
Menurut Ryan Rizaldy, penerbitan kartu digital berlaku sejak hari peluncuran. Pengembangan selanjutnya diarahkan ke pembayaran daring, kemudian penyediaan kartu fisik sebagai tahap berikutnya.
