MDR QRIS Nol Persen Meluas, 8 Bank Bawa Kartu Kredit Indonesia ke Ritel

Bank Indonesia akan memperluas insentif Merchant Discount Rate atau MDR QRIS sebesar 0% mulai 1 Oktober 2026. Kebijakan ini berjalan bersamaan dengan peluncuran Kartu Kredit Indonesia yang kini diterbitkan oleh delapan bank untuk transaksi ritel domestik.

Tarif MDR nol persen berlaku bagi usaha mikro untuk transaksi hingga Rp500.000. Merchant kecil, menengah, dan besar juga mendapat tarif tersebut untuk transaksi hingga Rp100.000, dari sebelumnya 0,7%.

Perubahan tarif ini berpotensi memperkuat penerimaan pembayaran digital di tingkat merchant. Bagi pengguna, Kartu Kredit Indonesia menawarkan pilihan pembayaran tunda yang dapat dipakai melalui pemindaian maupun tap pada jaringan QRIS.

Basis QRIS Sudah Menjangkau Jutaan Pengguna

Skala jaringan QRIS menjadi landasan penting bagi perluasan penggunaan sumber dana kredit dalam transaksi sehari-hari. Hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 65,77 juta jiwa atau bertambah 6,23 juta pengguna baru sepanjang semester pertama.

Jaringan tersebut telah menjangkau 44,86 juta merchant di Indonesia. Sebanyak 96,68% dari total merchant QRIS berasal dari kelompok UMKM.

Bank Indonesia mencatat QRIS membukukan 12,55 miliar transaksi senilai Rp1,12 kuadriliun hingga Juni 2026. Nilai dan frekuensi transaksi itu tumbuh 93,92% secara tahunan.

Delapan Bank Penerbit Kartu Kredit Indonesia

Peluncuran Kartu Kredit Indonesia berlangsung di Jakarta pada Senin, 17 Agustus 2026, bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Instrumen ini diposisikan untuk mendukung pemrosesan pembayaran di dalam negeri dan memperluas penggunaan kredit pada ekosistem QRIS.

Bank Syariah Indonesia menjadi satu-satunya penerbit yang menyediakan skema pembiayaan syariah dalam peluncuran tersebut. Sementara tujuh penerbit lain menyediakan skema Kartu Kredit Indonesia.

KKI memungkinkan pengguna menunda pembayaran sebagaimana instrumen kredit pada umumnya. Perbedaannya, kartu ini dirancang terhubung langsung dengan QRIS untuk pembayaran melalui pindai kode maupun tap.

Arah Pemrosesan Domestik dan Pengguna Kredit Digital

Bank Indonesia menempatkan pemrosesan domestik sebagai bagian dari penguatan aktivitas ekonomi nasional. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menilai sistem pembayaran memiliki peran yang melampaui fungsi transaksi.

“Sistem pembayaran bukan sekadar sarana transaksi. Namun merupakan urat nadi aktivitas ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan pelaku usaha, menghubungkan inovasi dengan produktivitas, serta menghubungkan kepercayaan dengan pertumbuhan ekonomi,” ujar Destry di Kantor BI, Jakarta, Senin (17/8/2026).

Segmen ritel KKI diarahkan kepada masyarakat yang telah terbiasa menggunakan fasilitas kredit digital. Kelompok generasi Z dan milenial dinilai menjadi basis pengguna yang relevan dalam perluasan ini.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy mengatakan pengguna sumber dana kredit dari kelompok tersebut dapat masuk ke segmen ritel KKI. “Paling tidak pangsa masyarakat yang memang akhir-akhir ini digerakkan oleh generasi Z dan generasi milenial, pengguna sumber dana kredit ini bisa masuk ke dalam KKI segmen retail,” kata Ryan.

Proyeksi Pergeseran Transaksi Kartu Kredit

Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem memperkirakan 10% porsi transaksi kartu kredit dapat berpindah ke KKI domestik. Proyeksi itu menunjukkan fokus KKI berada pada kebutuhan pembayaran ritel di dalam negeri.

Santoso juga memperkirakan sekitar 5% transaksi akan tetap menggunakan kartu kredit konvensional. Transaksi bernilai tinggi dan kebutuhan penggunaan kartu di luar negeri menjadi alasan segmen tersebut diperkirakan bertahan.

Dengan basis pengguna QRIS yang besar, perluasan KKI membuka jalur baru bagi transaksi kredit pada merchant domestik. Insentif MDR QRIS 0% menambah konteks penting karena biaya penerimaan transaksi menjadi lebih ringan bagi kelompok merchant yang memenuhi ketentuan.