Pemerintah menyiapkan dana bencana sebesar Rp5 triliun yang selalu siaga untuk menghadapi keadaan darurat di berbagai wilayah Indonesia. Nilai tersebut bukan batas akhir karena anggaran dapat ditambah apabila kebutuhan penanganan di lokasi bencana membesar.
Kesiapan pembiayaan itu menjadi sorotan setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Hingga Minggu malam, 16 Agustus 2026, BNPB mencatat 54 orang meninggal dunia, 199 orang terluka, dan 9.963 warga mengungsi.
Gempa terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 05.58 WITA di sisi utara Pulau Flores. Dampaknya mencakup permukiman, layanan publik, fasilitas kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur dasar.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tambahan dana akan disediakan berdasarkan kebutuhan yang diajukan oleh BNPB. Mekanisme tersebut dimaksudkan agar pembiayaan dapat mengikuti perkembangan kondisi di daerah terdampak.
“Dana bencana itu selalu siaga di angka Rp5 triliun. Tapi kalau kurang, kita tambah lagi, tergantung kebutuhan yang diajukan BNPB,” kata Purbaya, dikutip Liputan6 dari Antara pada Senin, 17 Agustus 2026.
Data Korban dan Kerusakan Gempa
Jumlah warga terdampak juga tercatat mencapai 1.528 kepala keluarga. Kerusakan rumah tersebar dalam kategori berat, sedang, dan ringan, dengan kerusakan berat menjadi bagian terbesar.
| Jenis Dampak | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|
| Korban meninggal | 54 orang | Data hingga 16 Agustus 2026 malam |
| Korban luka | 199 orang | Terdampak gempa M 7,7 |
| Pengungsi | 9.963 orang | Warga terdampak |
| Rumah rusak | 2.403 unit | Berat, sedang, dan ringan |
Dari 2.403 rumah rusak, sebanyak 1.543 unit mengalami kerusakan berat. BNPB juga mencatat 328 rumah rusak sedang dan 532 rumah rusak ringan.
Kerusakan berat pada rumah berpotensi memperpanjang kebutuhan hunian sementara bagi warga yang tidak dapat kembali ke tempat tinggalnya. Data lapangan masih dapat berubah seiring pemutakhiran yang dilakukan di wilayah terdampak.
Fasilitas Layanan Publik Turut Terpukul
Dampak gempa turut mengenai sektor pendidikan dengan 22 fasilitas dilaporkan rusak dan 88 fasilitas lainnya terdampak. Gangguan pada fasilitas tersebut menambah kebutuhan penanganan di luar permukiman warga.
Pada sektor kesehatan, terdapat 211 fasilitas yang terdampak. Angka itu terdiri atas 21 rumah sakit dan 190 puskesmas.
| Fasilitas Terdampak | Jumlah | Rincian |
|---|---|---|
| Fasilitas pendidikan | 110 unit | 22 rusak, 88 terdampak |
| Fasilitas kesehatan | 211 unit | 21 rumah sakit, 190 puskesmas |
| Fasilitas umum | 42 unit | Terdampak gempa |
| Rumah ibadah | 65 unit | Terdampak gempa |
BNPB juga mencatat satu gudang Perum Bulog, 105 unit kantor, 18 fasilitas irigasi, serta 34 titik jalan terdampak gempa. Luasnya dampak infrastruktur membuat kebutuhan pembiayaan dapat berkembang sesuai laporan resmi dari lapangan.
Prosedur Pencairan Dibuat Responsif
Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan menyiapkan prosedur khusus agar pencairan pembiayaan tidak tersendat dalam kondisi darurat. Permintaan resmi yang jelas akan segera ditindaklanjuti untuk mendukung kebutuhan penanganan bencana.
“Begitu ada permintaan resmi masuk, kami langsung tindak lanjuti dengan cepat. Khusus untuk kebutuhan bencana, SOP kita memang dirancang responsif, selama permintaannya jelas,” ujarnya.
Selain dana yang dikelola Kementerian Keuangan, BNPB memiliki dana siap pakai sekitar Rp500 miliar. Dana ini disiapkan untuk membantu kebutuhan mendesak di lapangan sebelum dukungan tambahan diperlukan.
Skema tersebut menempatkan anggaran sebagai bagian dari respons awal pemerintah ketika bencana terjadi. Besaran dukungan akan disesuaikan dengan kondisi aktual dan kebutuhan yang diajukan dari wilayah terdampak.
