Badan Gizi Nasional (BGN) telah menutup sekitar 1.300 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam tiga pekan terakhir. Langkah ini menjadi penegasan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang gagal memenuhi standar operasional dapat kehilangan izin beroperasi secara permanen.
Penutupan dilakukan dalam dua gelombang terhadap dapur yang dinilai tidak menjalankan sistem sesuai ketentuan BGN. Tahap awal mencakup sekitar 800 SPPG, sedangkan sekitar 500 dapur lainnya menyusul ditutup.
| Gelombang Penutupan | Jumlah SPPG | Status |
|---|---|---|
| Tahap awal | Sekitar 800 | Telah ditutup |
| Tahap berikutnya | Sekitar 500 | Menyusul ditutup |
| Total | Sekitar 1.300 | Dalam tiga pekan |
BGN menempatkan kepatuhan terhadap sistem sebagai dasar utama evaluasi, bukan semata kondisi fisik fasilitas dapur. Dapur yang masih memiliki kekurangan akan dievaluasi, tetapi operasionalnya harus dihentikan bila persoalan tersebut tidak dapat diperbaiki.
Standar Berlaku Tanpa Melihat Pemilik Dapur
Kepala BGN Sudaryono menegaskan tidak ada pengecualian bagi pengelola maupun pemilik SPPG dalam penerapan aturan. “Ya, saya enggak peduli itu SPPG-nya misalnya apa, punya siapa, saya enggak lihat. Saya lihat sistem,” kata Sudaryono di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat.
Ia menyatakan seluruh dapur MBG wajib mengikuti standar yang ditetapkan lembaganya. “Manakala tidak memenuhi standar di sistem saya, maka dengan berat hati harus saya tutup permanen,” ujarnya.
Penertiban tersebut juga membuka kemungkinan tindakan terhadap personel yang tidak mampu memenuhi standar tinggi BGN. Sudaryono menyebut personel dapat dicopot atau diberhentikan dari status ASN PPPK apabila tidak menjalankan ketentuan yang berlaku.
Test Kit Disiapkan untuk Memperkuat Pengawasan Makanan
BGN kini mempertimbangkan penggunaan test kit di setiap dapur SPPG sebagai lapisan pemeriksaan tambahan. Alat itu dipelajari untuk mendeteksi kemungkinan kandungan seperti arsen, makanan basi, maupun persoalan lain yang berpotensi membahayakan penerima makanan.
Menurut Sudaryono, pemeriksaan organoleptik dengan melihat, membaui, dan mencicipi makanan belum tentu dapat menemukan seluruh penyebab keracunan. “Sudah dibau enggak ada masalah, dicicipi juga enggak ada persoalan, akhirnya dikonsumsi,” katanya.
BGN mempelajari penggunaan test kit dari sejumlah SPPG yang telah menerapkannya. Salah satu dapur yang disebut telah menggunakan pendekatan tersebut adalah SPPG yang dikelola Bhayangkari dari Polri.
Insiden Berastagi Memicu Evaluasi Menyeluruh
Evaluasi terhadap dapur MBG kembali mengemuka setelah sejumlah siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatra Utara, diduga mengalami keracunan setelah menyantap makanan program tersebut. BGN telah mencopot kepala SPPG yang terkait dengan insiden itu serta menyegel dapur operasionalnya sebagai langkah administratif.
BGN juga memastikan kondisi para siswa dan menelusuri penyebab kejadian bersama Pemerintah Kabupaten Karo serta Dinas Kesehatan setempat. Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel sisa lauk-pauk yang tersedia.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatra Utara Wilayah IV Zulkarnain Barus membenarkan adanya insiden di SMAN 1 Berastagi. Namun, ia belum menyampaikan keterangan lebih lanjut ketika proses evakuasi masih berlangsung.
Sudaryono mengingatkan bahwa satu kejadian tidak dapat dijadikan gambaran bagi seluruh pelaksanaan MBG. Dari sekitar 27 ribu dapur yang ada, ia menyebut sebagian besar telah bekerja dengan baik, sementara dapur yang belum sesuai standar akan terus dievaluasi.
