TNI memastikan tidak ada penambahan personel untuk pengamanan di Aceh setelah kericuhan saat peringatan Hari Damai Aceh ke-21 di Banda Aceh. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menilai situasi di wilayah tersebut masih aman dan terkendali.
Keputusan itu diambil setelah koordinasi mengenai kebutuhan kekuatan di lapangan dilakukan hingga pagi hari. Hasil pengecekan bersama Pangdam menunjukkan tidak ada permintaan tambahan personel untuk Aceh.
Maruli menyampaikan penegasan itu di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (17/8). Ketika ditanya mengenai kemungkinan tambahan pengamanan, ia menjawab, “Enggak, enggak ada penambahan (pengamanan).”
Menurut Maruli, peristiwa di Banda Aceh tidak mengubah penilaian TNI terhadap kondisi keamanan secara umum. Ia menyatakan tambahan kekuatan belum diperlukan karena keadaan dinilai telah terkendali.
“Baik, iya (kondisi Aceh sudah aman). Enggak perlu (penambahan pengamanan),” kata Maruli saat menjelaskan situasi terkini. TNI tetap menyiagakan dukungan bagi kepolisian apabila diperlukan dalam pelaksanaan tugas pengamanan.
Patroli Tetap Diperkuat
Meski tidak ada penambahan personel TNI, aparat gabungan masih ditempatkan di sekitar lokasi kericuhan. Polda Aceh menyatakan keadaan telah kembali kondusif dan patroli akan ditingkatkan di sejumlah wilayah.
Langkah tersebut menunjukkan pengamanan tetap berjalan setelah insiden pada peringatan Hari Damai Aceh. Fokus aparat adalah menjaga situasi tetap terkendali sekaligus mencegah gangguan keamanan lanjutan.
Maruli menegaskan TNI siap membantu kepolisian, termasuk apabila dibutuhkan dalam penegakan hukum. Menurut laporan CNN Indonesia, ia menyatakan, “Kami mendukung kepolisian untuk bisa menegakkan hukum.”
Dukungan TNI kepada kepolisian tidak berarti adanya pengerahan tambahan kekuatan ke Aceh. Sikap itu menempatkan penanganan lapangan tetap pada kebutuhan yang dinilai oleh aparat keamanan setempat.
Insiden di Masjid Raya Baiturrahman
Kericuhan terjadi di halaman Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8). Peristiwa itu berlangsung ketika masyarakat memperingati Hari Damai Aceh ke-21.
Situasi memanas setelah bendera bulan bintang dikibarkan di tiang utama masjid. Aparat sebelumnya telah meminta massa untuk tidak melakukan pengibaran bendera tersebut.
Pengibaran tetap berlangsung dan situasi kemudian berkembang menjadi aksi saling lempar antara massa dan aparat. Kejadian itu terjadi di area sekitar masjid serta jalan di depan lokasi.
Maruli menilai insiden tersebut tidak cukup menjadi dasar untuk mengirim tambahan personel TNI. Ia menyebut peristiwa itu lebih banyak melibatkan anak muda dan tidak dipandang terlalu mengkhawatirkan.
“Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja. Enggak enggak terlalu (mengkhawatirkan),” tutur Maruli ketika ditanya mengenai potensi gejolak lanjutan. Penilaian tersebut menjadi dasar penegasan bahwa pengamanan tidak perlu ditambah.
Pembahasan Otonomi Khusus Aceh
Di tengah perhatian terhadap keamanan, pemerintah pusat juga membahas masa depan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkannya berkoordinasi dengan DPR mengenai undang-undang yang akan berakhir pada 2027.
Supratman menyebut telah bertemu Gubernur Aceh, Wakil Gubernur Aceh, serta seluruh DPRA Aceh. Pertemuan tersebut berlangsung dalam pembahasan persoalan Aceh antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Situasi keamanan pascakericuhan dan pembahasan kebijakan Aceh berjalan dalam konteks yang berbeda. Aparat tetap melakukan pengamanan di lapangan, sementara pembicaraan mengenai otonomi khusus diteruskan melalui koordinasi pemerintah dan DPR.
