Pemerintah menyiapkan anggaran Transfer ke Daerah senilai Rp 735 triliun dalam RAPBN 2027. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah menjadi kelompok yang akan memperoleh perhatian utama dalam penyaluran dukungan fiskal tersebut.
Prioritas juga diarahkan kepada wilayah yang terdampak bencana. Dukungan tambahan diharapkan dapat membantu daerah mempercepat pemulihan sekaligus menangani kebutuhan yang muncul setelah bencana.
Nilai transfer yang direncanakan untuk 2027 meningkat dibandingkan outlook 2026 sebesar Rp 696,9 triliun. Kenaikannya mencapai 5,5%, namun angka Rp 735 triliun itu belum termasuk dana rekonstruksi.
| Periode | Anggaran TKD | Status | Perubahan |
|---|---|---|---|
| 2026 | Rp 696,9 triliun | Outlook | – |
| 2027 | Rp 735 triliun | Rencana | Naik 5,5% |
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan kemampuan fiskal daerah akan menjadi salah satu pertimbangan penting pemerintah pusat. Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang masih rendah dinilai perlu diperkuat agar mempunyai kapasitas fiskal yang lebih baik.
Menurut Tito, tambahan transfer nasional juga dimaksudkan untuk mendorong perbaikan kondisi wilayah tersebut. Besaran transfer keuangan daerah pada akhirnya akan menjadi dasar bagi Kementerian Dalam Negeri dalam memberi masukan kepada pemerintah daerah.
Nilai final transfer untuk tahun depan masih menunggu penghitungan dari Kementerian Keuangan. Tito sebelumnya menyebut angka transfer yang berada di kisaran Rp 725 triliun masih akan ditelaah kembali.
Perbedaan angka tersebut menunjukkan bahwa penetapan alokasi belum sepenuhnya final pada tahap pembahasan. Pemerintah masih perlu menyelaraskan perhitungan fiskal sebelum menentukan besaran yang menjadi dasar penyaluran bagi setiap daerah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan rencana Rp 735 triliun itu dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia menegaskan alokasi tersebut tidak bersifat kaku untuk seluruh daerah.
Pemerintah akan memantau kondisi keuangan daerah dari bulan ke bulan untuk melihat kebutuhan tambahan anggaran. Mekanisme ini membuka ruang penyesuaian apabila suatu wilayah memerlukan dukungan fiskal yang lebih besar.
“Nanti juga kami akan monitor terus seperti kemarin kondisi keuangan setiap daerah dari bulan ke bulan. Kalau perlu kita tambah, kita tambah seperti kemarin,” ujar Purbaya.
Namun, Purbaya tidak merinci sumber tambahan anggaran yang dapat digunakan apabila penyesuaian diperlukan. Dengan demikian, kebutuhan fiskal daerah akan tetap menjadi bagian penting dalam evaluasi penyaluran transfer selama periode anggaran berjalan.
Skema pemantauan bulanan memberi perhatian khusus pada kondisi yang dapat berubah di tingkat daerah. Tekanan fiskal, rendahnya penerimaan asli daerah, dan dampak bencana menjadi konteks yang dapat memengaruhi kebutuhan dukungan dari pemerintah pusat.
Rencana dalam RAPBN 2027 ini menandai peningkatan dukungan transfer dibandingkan outlook tahun sebelumnya. Rincian alokasi untuk setiap daerah akan bergantung pada penghitungan Kementerian Keuangan serta hasil pemantauan kemampuan keuangan daerah.
