TNI memastikan tidak ada penambahan prajurit di Aceh setelah kericuhan dalam peringatan Hari Damai Aceh ke-21. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan kondisi wilayah tersebut telah kondusif.
Maruli mengatakan koordinasi pengamanan telah dilakukan hingga tingkat Pangdam pada Senin pagi. Dari pengecekan itu, tidak ada kebutuhan tambahan personel karena situasi dinilai aman.
“Iya (kondisi kondusif). Enggak perlu (tambah prajurit),” kata Maruli. Ia menegaskan TNI tetap mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan serta menjalankan penegakan hukum di Aceh.
Pengamanan Tetap Berjalan
Menurut Maruli, kericuhan tersebut hanya melibatkan segelintir orang, terutama dari kalangan anak muda. “Enggak ada masalah, kan mereka ada anak muda saja,” ucapnya mengenai insiden itu.
Dukungan TNI kepada kepolisian tetap disiapkan sebagai langkah antisipasi bila terjadi perkembangan situasi. Namun, langkah tersebut tidak disertai pengerahan prajurit tambahan ke Aceh.
| Waktu | Lokasi | Peristiwa |
|---|---|---|
| 15 Agustus 2026 | Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh | Peringatan Hari Damai Aceh berakhir ricuh setelah pengibaran bendera bulan bintang. |
| 17 Agustus 2026 | Istana Merdeka, Jakarta | KSP menyatakan insiden dilakukan oknum dan situasi Aceh telah kondusif. |
Insiden Berawal dari Pengibaran Bendera
Kericuhan terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, di kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Massa sebelumnya mengikuti zikir akbar dan doa tolak bala dalam rangka peringatan Hari Damai Aceh.
Benturan dengan aparat keamanan berlangsung setelah sejumlah peserta mengibarkan bendera bulan bintang. Bendera itu identik dengan simbol perjuangan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan sikap masyarakat Aceh secara keseluruhan. Ia menyebut ada oknum yang memanfaatkan momentum peringatan untuk menimbulkan kericuhan.
Beritasatu melaporkan Dudung menyampaikan penilaian itu di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 17 Agustus 2026. Saat itu, ia menyatakan keadaan di Aceh sudah kembali terkendali setelah pengamanan dilakukan.
KSP Tekankan Aceh Bagian NKRI
Dudung menegaskan bahwa masyarakat Aceh tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Kalau menurut saya itu hanya oknum-oknum saja. Rakyat Aceh itu NKRI,” ujar Dudung.
Ia juga menyinggung kembali berkibarnya bendera Merah Putih sebagai penanda kondisi telah pulih. “Kondusif sudah, kan tidak lama terus kemudian merah putih berkibar lagi,” ungkapnya.
Pernyataan KSP dan TNI menempatkan pemulihan ketertiban sebagai perhatian utama setelah insiden tersebut. Pengamanan tetap dijalankan agar keamanan wilayah Aceh terjaga tanpa menyamaratakan tindakan oknum kepada warga Aceh.
