Pemerintah menargetkan jalan, jembatan, rumah sakit, jaringan listrik, dan internet di wilayah terdampak gempa Magnitudo 7,7 di Manggarai Barat dapat kembali berfungsi dalam beberapa pekan. Pemulihan layanan vital itu menjadi fokus awal sebelum pemerintah memasuki tahap pembangunan kembali secara permanen.
Penanganan gempa Manggarai Barat tidak hanya diarahkan pada perbaikan kerusakan yang terlihat. Pemerintah juga menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar wilayah terdampak memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap bencana berikutnya.
Rapat koordinasi darurat digelar di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (16/8/2026). Agenda tersebut dijalankan atas instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penyelamatan warga dan pemulihan kebutuhan penting.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno memimpin rapat bersama unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga, dan BUMN. Pertemuan itu digunakan untuk menyatukan kebutuhan yang muncul di lapangan dengan dukungan yang segera dapat dijalankan.
“Kami semua hadir di sini atas perintah dari Bapak Presiden untuk memberikan dukungan penuh terhadap proses tanggap darurat dan juga nanti rehab-rekon,” ujar Pratikno. Menurutnya, kehadiran tim lintas sektor diperlukan agar penanganan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dukungan lintas sektor dikerahkan
Sejumlah pejabat hadir dalam koordinasi tersebut, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus juga ikut mendampingi agenda penanganan.
PLN, Pertamina, dan Telkom turut dikerahkan sejak malam setelah gempa terjadi. Ketiga BUMN tersebut mendapat peran dalam membantu pemulihan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat di daerah terdampak.
Distribusi bantuan logistik dijalankan melalui posko nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko itu terhubung dengan posko operasional di Labuan Bajo dan Maumere untuk mendukung kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.
Pemerintah menempatkan keselamatan warga serta pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas selama masa tanggap darurat. Pada saat yang sama, pemulihan fungsi fasilitas publik menjadi langkah penting agar aktivitas dan layanan masyarakat dapat kembali berjalan.
| Tahap Penanganan | Fokus Utama | Target |
|---|---|---|
| Tanggap darurat | Keselamatan warga, kebutuhan dasar, dan pemulihan layanan vital | Infrastruktur kembali fungsional dalam beberapa pekan |
| Rehabilitasi dan rekonstruksi | Pemulihan permanen wilayah terdampak | Pembangunan yang lebih tangguh terhadap bencana |
Pemulihan permanen disiapkan setelah layanan dasar pulih
Setelah fungsi dasar infrastruktur kembali berjalan, pemerintah akan menyiapkan rencana pembangunan yang lebih permanen. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tidak ditujukan sekadar mengembalikan kondisi seperti sebelum gempa.
“Kita pulihkan secara fungsional dalam pekan-pekan ini, sambil kita lakukan pembangunan pemulihan yang lebih permanen,” kata Pratikno. Ia menegaskan arah pembangunan kembali adalah membentuk wilayah yang lebih baik dan lebih tangguh.
Koordinasi pusat dan daerah menjadi dasar dalam menentukan bentuk dukungan di lapangan. Pemerintah terlebih dahulu mendengarkan paparan pimpinan daerah sebelum setiap instansi menyampaikan langkah yang telah dan akan dilakukan.
Sinkronisasi antarlembaga dinilai penting agar sumber daya untuk fase darurat hingga pembangunan kembali dapat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Dengan pengerahan tim penuh lintas sektor, pemulihan Manggarai Barat diharapkan berjalan melalui dua jalur, yakni perbaikan layanan dasar dan pembangunan permanen.
