Pemerintah menyiapkan skema dua posko di Pulau Flores untuk memperkuat jangkauan penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Posko barat diusulkan berada di Labuan Bajo, sedangkan posko timur dipusatkan di Ende yang memiliki bandara.
Pembagian pusat koordinasi itu diarahkan agar penanganan wilayah Flores bagian barat dan timur dapat berjalan lebih efektif. Usulan tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dalam rapat koordinasi penanganan gempa wilayah NTT.
Di saat yang sama, pemerintah daerah diminta mempercepat pendataan kerusakan rumah warga dan fasilitas pemerintahan. Hasil pendataan akan menentukan kebutuhan bantuan bagi warga terdampak, termasuk keluarga yang masih berada di pengungsian.
Data Menentukan Arah Bantuan
Pendataan rumah perlu memuat kategori kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Klasifikasi tersebut dibutuhkan agar bantuan dapat disalurkan sesuai tingkat kerusakan yang dialami setiap warga.
| Objek Pendataan | Tujuan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Rumah warga | Menetapkan tingkat kerusakan | Bantuan untuk kerusakan ringan, sedang, dan berat |
| Fasilitas pemerintahan | Menjaga layanan publik | Perbaikan kantor terdampak |
Selain permukiman, kantor pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa juga masuk sasaran pendataan. Pemerintah memerlukan data itu untuk menentukan perbaikan fasilitas agar pelayanan publik kepada warga tetap berjalan.
Warga yang mengungsi juga harus tercakup dalam pemetaan kebutuhan. Langkah ini penting untuk mencegah kebutuhan tenda, makanan, dan dukungan bagi keluarga terdampak terlewat dalam penanganan.
Layanan Vital Harus Pulih
Prioritas awal pemerintah mencakup pemulihan kelistrikan, telekomunikasi, bahan bakar minyak, dan logistik. Ketersediaan layanan tersebut dinilai menentukan kelancaran penanganan korban serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Pemerintah juga memberi perhatian pada pembukaan akses jalan menuju lokasi terdampak. Akses yang kembali terbuka diperlukan agar alat berat dan logistik dapat bergerak untuk mendukung penanganan di lapangan.
Tito mengapresiasi langkah cepat PT PLN dan operator telekomunikasi dalam memulihkan jaringan. Menurut laporan CNN Indonesia, pulihnya listrik dan komunikasi membantu mobilitas petugas serta distribusi bantuan kepada masyarakat.
Penanganan korban meninggal dunia dan warga yang mengalami luka menjadi bagian dari fokus mendesak. Bantuan berupa tenda, makanan, makanan cepat saji, serta kebutuhan pengungsi diminta segera disalurkan.
“Kemudian juga memberikan bantuan tadi yang urgen, tenda, makanan, makanan cepat saji, yang di pengungsian, termasuk [warga] yang luka,” ujar Tito. Ia menekankan bantuan darurat perlu berjalan beriringan dengan pemulihan akses dan layanan publik.
Dukungan bagi Daerah Terdampak
Gempa melanda sejumlah wilayah di NTT pada Sabtu pagi (15/8). Dalam rapat koordinasi hybrid dari Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Minggu (16/8), pemerintah menegaskan penyelamatan korban sebagai langkah awal.
Tito juga menyoroti perbedaan kemampuan fiskal antardaerah terdampak. Pemerintah pusat disebut akan mendukung daerah dengan kapasitas fiskal terbatas maupun penyerapan anggaran yang masih rendah.
Koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diminta diperkuat sejak masa tanggap darurat. Kerja bersama itu akan berlanjut pada masa transisi, rehabilitasi, hingga rekonstruksi.
Rapat tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, serta Kepala BNPB Suharyanto. Kepala Basarnas Mohammad Syafii, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena, dan sejumlah pejabat terkait turut hadir dalam koordinasi penanganan gempa.
