Pemerintah masih memiliki cadangan dana sekitar Rp 5 triliun untuk mendukung respons awal gempa Flores di wilayah pesisir Nusa Tenggara Timur. Anggaran tersebut disiapkan agar kebutuhan mendesak pada masa kedaruratan dapat segera dibiayai.
Dana itu tidak akan dicairkan sekaligus dalam jumlah tetap, melainkan mengikuti kebutuhan nyata di lokasi terdampak. Pemerintah juga menyiapkan mekanisme penambahan anggaran bila kebutuhan penanganan terus meningkat.
Prioritas pembiayaan pada tahap awal adalah respons kedaruratan, sementara pembangunan kembali fasilitas umum akan melibatkan koordinasi kementerian atau lembaga terkait. Dengan pola tersebut, pembiayaan rekonstruksi tidak seluruhnya dibebankan kepada BNPB.
| Tahap Penanganan | Sumber Pendanaan | Fokus Pembiayaan |
|---|---|---|
| Respons kedaruratan | Anggaran BNPB | Kebutuhan awal penanganan bencana |
| Tambahan kebutuhan | Pengisian dana BNPB | Menjaga kecukupan pembiayaan |
| Rekonstruksi | Koordinasi kementerian atau lembaga | Pembangunan kembali fasilitas umum |
Dana BNPB Menjadi Penopang Pertama
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran yang tersedia di BNPB menjadi sumber pembiayaan pertama ketika bencana terjadi. Nilai cadangan yang tersisa disebut masih berada di kisaran Rp 5 triliun, meski sebagian kemungkinan telah digunakan.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau tidak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tetapi masih cukup,” ujar Purbaya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah dapat langsung mengisi kembali dana BNPB apabila anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Mekanisme ini dirancang agar penanganan bencana tidak terhambat saat kebutuhan di lapangan berubah.
Ketersediaan Dana BNPB memberi ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan respons dengan skala dampak gempa Flores. Kebutuhan pada tahap kedaruratan dapat dipenuhi lebih dahulu sebelum pembiayaan beralih ke kebutuhan pemulihan yang lebih luas.
Dana Siaga Dapat Digunakan Sesuai Kebutuhan
Selain anggaran awal pada BNPB, pemerintah memiliki dana siaga untuk setiap penanganan bencana. Dana tersebut tersedia untuk digunakan ketika kebutuhan di lapangan tidak dapat ditunda.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tambah Purbaya. Skema ini memungkinkan pembiayaan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di daerah terdampak.
Pemerintah tidak menetapkan bahwa seluruh Rp 5 triliun harus digunakan untuk satu tahap penanganan. Besaran dana yang dicairkan akan mengikuti kebutuhan pada respons kedaruratan, pemulihan, hingga rekonstruksi bila diperlukan.
Setelah kebutuhan darurat tertangani, pembangunan kembali fasilitas umum memerlukan pengaturan pembiayaan bersama kementerian atau lembaga terkait. Tahap ini mencakup kebutuhan rekonstruksi yang berada di luar pembiayaan awal BNPB.
Purbaya menegaskan proses penanganan dimulai dari dukungan BNPB sebelum memasuki pembiayaan rekonstruksi apabila anggaran tambahan diperlukan. Pemerintah menyatakan telah memiliki cadangan khusus agar penanganan bencana dapat terus berjalan sesuai kondisi yang berkembang.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi tidak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” kata Purbaya.
Dengan cadangan yang masih tersedia, pembiayaan penanganan bencana dapat bergerak dari kebutuhan paling mendesak menuju pemulihan secara bertahap. Penggunaan anggaran pada akhirnya akan ditentukan oleh kebutuhan nyata di wilayah terdampak gempa Flores.
