Sebanyak 4.000 warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur masih menjalani kehidupan di pengungsian. DPR menilai masa tinggal di posko tidak boleh berlangsung terlalu lama dan meminta pembangunan hunian tetap dipercepat.
Percepatan tersebut dipandang penting karena penyediaan dapur umum saja belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan warga. Selama belum memiliki tempat tinggal yang layak, para pengungsi tetap memerlukan jaminan layanan dasar setiap hari.
Perhatian terhadap kondisi warga itu mengemuka dalam kunjungan Satgas Pemulihan Pascabencana atau Satgas Galapana DPR RI ke wilayah terdampak gempa berkekuatan M 7,7. Satgas ini meninjau penanganan bencana sekaligus mengawal langkah pemulihan permukiman warga.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menekankan pemenuhan kebutuhan harian harus dijaga hingga masyarakat memperoleh kepastian dapat kembali menempati rumah. Ia menilai perpindahan dari pengungsian menuju tempat tinggal yang aman perlu menjadi sasaran utama pemulihan.
“Nah, tapi ada satu hal yang penting terkait dengan pengungsi. 4.000 pengungsi ini kan penting penanganannya terkait dengan soal kebutuhan sehari-hari,” kata Saan dalam rapat koordinasi di NTT pada Minggu (16/8/2026).
Menurut Saan, keberadaan dapur umum merupakan bagian dari penanganan, tetapi bukan satu-satunya kebutuhan yang harus dipenuhi. Layanan dasar bagi warga perlu tetap berjalan sepanjang proses pemulihan pascagempa berlangsung.
Pendataan Rumah Menentukan Langkah Pemulihan
DPR juga menempatkan pendataan kerusakan rumah sebagai tahap penting sebelum pembangunan hunian tetap dilakukan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta segera memetakan rumah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, dan berat.
Pemetaan tersebut diperlukan agar penanganan setiap keluarga dapat disesuaikan dengan kondisi tempat tinggalnya. Data yang jelas juga menjadi dasar untuk mengatur perpindahan warga dari posko secara bertahap.
| Tingkat Kerusakan Rumah | Fungsi Pendataan |
|---|---|
| Ringan | Menentukan kebutuhan penanganan rumah warga |
| Sedang | Menjadi dasar tahapan pemulihan hunian |
| Berat | Menjadi acuan pembangunan hunian tetap dan perpindahan dari posko |
Saan menyatakan pengurangan jumlah warga di pengungsian harus dilakukan secara perlahan sesuai kesiapan tempat tinggal mereka. “Nah makanya tadi mana yang rusak ringan, sedang, berat, sehingga pelan-pelan dari 4.000 ini kan pelan-pelan bisa berkurang,” ujarnya.
Target waktu pemulihan juga dinilai perlu disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Dengan tenggat yang terukur, penanganan pengungsi tidak berhenti pada penyediaan tempat penampungan sementara.
Koordinasi Lintas Lembaga
Rapat koordinasi di NTT dihadiri sejumlah pimpinan DPR, antara lain Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi. Dari pemerintah hadir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Kehadiran unsur DPR dan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pascabencana membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Penanganan kebutuhan pengungsi berjalan beriringan dengan penyusunan kebijakan pemulihan permukiman.
Menurut pemberitaan Detik.com, kunjungan itu dilakukan Satgas Galapana DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Satgas tersebut dibentuk untuk mengawasi dan mendukung kebijakan politik anggaran bagi pemulihan wilayah bencana.
Sebelumnya, Satgas Galapana juga mengawal penanganan pascabencana di Sumatera pada akhir tahun lalu. Di NTT, perhatian kini diarahkan pada keberlanjutan kebutuhan harian warga sekaligus kepastian pembangunan tempat tinggal yang memungkinkan mereka meninggalkan pengungsian.
Bagi ribuan warga yang masih bertahan di posko, tersedianya makanan dan layanan dasar tetap menjadi kebutuhan mendesak. Namun, pendataan kerusakan yang cepat serta pembangunan hunian tetap menjadi penentu agar masa pengungsian tidak terus berlarut-larut.
