Di Usia 81 Tahun RI, 22,93 Juta Warga Masih Miskin dan Desa Tertinggal

Sebanyak 22,93 juta penduduk Indonesia masih hidup dalam kondisi miskin pada Maret 2026. Angka itu setara 8,07 persen dari total penduduk dan menegaskan bahwa pemerataan kesejahteraan belum dirasakan seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan paling nyata terlihat antara desa dan kota. Persentase penduduk miskin di perdesaan mencapai 10,67 persen, jauh di atas tingkat kemiskinan di perkotaan yang berada pada 6,34 persen.

Data tersebut menjadi latar penting peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada Agustus 2026. Pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung, tetapi manfaatnya belum sepenuhnya menjangkau warga dengan akses ekonomi yang paling terbatas.

Desa Menghadapi Beban Kemiskinan Lebih Besar

Perbedaan tingkat kemiskinan menunjukkan perlunya penguatan ekonomi di daerah. Warga perdesaan memerlukan keterhubungan yang lebih baik antara produksi lokal, lapangan kerja, dan akses terhadap pasar.

Pembangunan ekonomi daerah tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi. Jalur penyerapan hasil usaha masyarakat juga perlu diperjelas agar kegiatan ekonomi lokal dapat memberi penghasilan yang lebih berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah tenaga kerja Indonesia mencapai 147,67 juta orang pada Februari 2026. Besarnya jumlah pekerja tersebut membuat kualitas pekerjaan menjadi bagian penting dalam agenda pengurangan kemiskinan.

Tingkat Pengangguran Terbuka berada pada 4,68 persen, sedangkan rata-rata upah buruh nasional tercatat Rp3,29 juta per bulan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tersedianya pekerjaan perlu berjalan seiring dengan peningkatan kelayakan penghasilan pekerja.

Pertumbuhan Belum Menghapus Jarak Pendapatan

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, pertumbuhan tersebut belum otomatis menghilangkan jarak akses antarkelompok pendapatan dalam memasuki kegiatan ekonomi produktif.

Dosen dan Peneliti FEB Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA, Edi Setiawan, menilai akses masyarakat untuk berkompetisi belum sepenuhnya setara. Tantangan pembangunan bukan hanya menciptakan aktivitas ekonomi, melainkan memastikan warga dari berbagai kelompok dapat masuk dan bertahan di dalamnya.

Gambaran ketimpangan ekonomi juga tercermin dari distribusi pengeluaran nasional. Pada September 2025, 40 persen penduduk berpenghasilan terbawah menikmati 19,28 persen dari total pengeluaran nasional.

Gini Ratio Indonesia pada September 2025 membaik dibandingkan posisi Maret 2025. Meski demikian, porsi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah menunjukkan hasil pembangunan masih perlu didorong agar tersebar lebih luas.

Belanja Program Diharapkan Menggerakkan Daerah

Edi Setiawan menilai program Makan Bergizi Gratis dapat dioptimalkan untuk menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar. Program ini memiliki anggaran Rp335 triliun dengan target 70 juta penerima.

Pelibatan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok dapat menghubungkan kebutuhan pangan program dengan kegiatan produksi di daerah. Dengan demikian, belanja program tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan kepada penerima manfaat.

Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dipandang penting dalam skema tersebut. Koperasi diharapkan menjadi penghubung rantai pasok daerah agar produk warga memiliki jalur penyerapan yang lebih jelas.

Pengurangan kemiskinan Indonesia akan bergantung pada kemampuan pembangunan memperluas kesempatan ekonomi bagi warga kota dan desa. Peringatan kemerdekaan kembali menempatkan pemerataan akses, pekerjaan layak, dan penguatan ekonomi lokal sebagai pekerjaan yang belum selesai.