Pemerintah mempercepat pembukaan akses di Nusa Tenggara Timur setelah 12 titik longsor mengganggu sejumlah ruas jalan pascagempa. Loader dan excavator dikerahkan untuk membersihkan material agar pergerakan bantuan, petugas, serta warga tidak terhambat.
Gangguan konektivitas menjadi perhatian utama karena jalur yang tidak dapat dilalui berpotensi memperlambat penanganan darurat. Pemulihan jalan juga berjalan beriringan dengan upaya menjaga ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
12 Titik Longsor Ditangani di Tiga Ruas
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT menangani longsoran yang tersebar pada tiga ruas dengan jumlah titik terdampak berbeda. Pembersihan dilakukan sambil tetap mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan.
| Ruas Terdampak | Jumlah Titik Longsor | Penanganan |
|---|---|---|
| Ruteng-KM 210 | 3 titik | Pembersihan material longsor |
| KM 210-Batas Kabupaten Manggarai | 1 titik | Pembersihan material longsor |
| Aegela-Batas Kota Ende | 8 titik | Pembersihan material longsor |
Ruas Aegela-Batas Kota Ende menjadi lokasi dengan jumlah longsor terbanyak, yakni delapan titik. Sementara itu, tiga titik berada di ruas Ruteng-KM 210 dan satu titik di ruas KM 210-Batas Kabupaten Manggarai.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menginstruksikan Kementerian Pekerjaan Umum mengerahkan seluruh sumber daya di lapangan. Langkah itu diarahkan untuk membuka jalur terdampak dan mempertahankan konektivitas antardaerah.
“Konektivitas adalah prioritas, karena tanpa akses, bantuan tidak akan sampai. Karena itu, jalan yang terdampak harus segera ditangani agar mobilitas petugas, bantuan logistik, dan masyarakat tetap dapat berlangsung,” kata AHY.
Pasokan Air dan Infrastruktur Sumber Daya Air Dipantau
Selain akses jalan, pemerintah memeriksa kondisi infrastruktur sumber daya air yang penting bagi kebutuhan dasar warga. Pemeriksaan awal dilakukan terhadap Bendungan Napungete, Waerita, dan Mbay setelah gempa NTT.
Kondisi fisik awal ketiga bendungan tersebut dilaporkan baik. Namun, kerusakan ringan ditemukan pada Daerah Irigasi Wae Laku di Manggarai Timur dan terus menjadi bagian dari pemantauan penanganan.
Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II menyiagakan drilling rig dan truck crane untuk mendukung percepatan perbaikan infrastruktur air. Pemerintah juga menangani SPAM Waemese di Labuan Bajo untuk memulihkan pasokan air minum warga.
Pemulihan air bersih dipandang penting agar dampak gangguan infrastruktur tidak memperberat situasi masyarakat terdampak. Penanganan layanan dasar tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan jaringan irigasi dan sistem penyediaan air minum.
Bantuan Darurat dan Tahap Pascabencana
Penyaluran puluhan ribu paket sembako dari Bantuan Presiden tetap berjalan di tengah upaya pembukaan jalur logistik. Pemerintah juga melakukan verifikasi kerusakan bangunan warga serta fasilitas publik untuk menentukan langkah pada fase pascabencana.
AHY menegaskan kerusakan infrastruktur tidak boleh menambah beban warga yang sedang menghadapi dampak bencana. “Prioritas kami dari sisi infrastruktur adalah jangan sampai kerusakan dan terputusnya akses memperberat kondisi masyarakat ataupun menghambat penanganan darurat,” tegasnya.
Setelah masa darurat, pemerintah menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi pada infrastruktur yang terdampak. Pembangunan kembali diarahkan agar menghasilkan fasilitas yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap gempa demi meningkatkan perlindungan masyarakat.
“Pemerintah bergerak cepat. Yang paling utama adalah memastikan masyarakat terdampak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan layanan yang dibutuhkan,” ujar AHY.
