Perang Saudara Myanmar telah menewaskan sekitar 100.000 orang sejak kudeta militer pada 2021. Di tengah konflik yang belum mereda, warga sipil menghadapi ancaman serangan udara yang menjangkau rumah, sekolah, hingga kamp pengungsi internal.
Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) mencatat frekuensi dan intensitas dugaan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan meningkat sepanjang setahun terakhir. Temuan itu mencakup dugaan pelanggaran oleh militer Myanmar dan sejumlah kelompok bersenjata di negara tersebut.
Perangkat Murah, Ancaman Makin Dekat
Menurut laporan IIMM yang dirilis Selasa, 11 Agustus 2026, militer Myanmar semakin mengandalkan paramotor berbiaya rendah, girokopter, dan pesawat nirawak. Perangkat itu digunakan untuk menjatuhkan bahan peledak tanpa sistem pemandu dari ketinggian rendah.
Penggunaan sarana udara tersebut membuat ancaman tidak hanya muncul di garis depan pertempuran. IIMM mendokumentasikan pola serangan yang mengenai kawasan tempat tinggal, fasilitas kesehatan, bangunan keagamaan, sekolah, dan lokasi pengungsian.
Penyelidik juga menyoroti dugaan insiden di Wilayah Sagaing yang menggunakan taktik penerbangan tanpa suara. Pilot diduga mematikan mesin sebelum mencapai sasaran sehingga pesawat dapat meluncur dan warga memiliki waktu sangat terbatas untuk menyadari datangnya serangan.
“Kami sedang menyelidiki insiden di Wilayah Sagaing di mana pilot diduga mematikan mesin sebelum mencapai target, memungkinkan mereka meluncur tanpa suara dan memberikan sedikit peringatan kepada warga sipil,” tulis IIMM dalam laporannya. Taktik tersebut dinilai memperbesar risiko bagi penduduk di wilayah yang terdampak konflik.
| Periode | Peristiwa | Dampak atau Mandat |
|---|---|---|
| Sejak 2011 | Periode penyelidikan IIMM | Mencakup dugaan pelanggaran HAM di Myanmar |
| 2017 | Operasi militer terhadap Rohingya | Ratusan ribu warga terpaksa melarikan diri |
| 2021 | Kudeta militer | Konflik meluas dan puluhan ribu orang ditahan |
| Desember 2025-Januari 2026 | Pemilu yang dikelola militer | Didahului peningkatan serangan udara menurut IIMM |
Dugaan Pelanggaran Meluas di Berbagai Wilayah
Selain serangan dari udara, IIMM mengumpulkan bukti mengenai penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, serta kekerasan seksual di fasilitas yang dikelola militer. Laporan itu juga mencatat dugaan penyiksaan fisik dan seksual, termasuk kasus kematian dalam tahanan.
Penyelidikan tidak hanya diarahkan kepada aparat junta. IIMM juga memeriksa tuduhan kekerasan seksual terkait konflik yang diduga dilakukan kelompok bersenjata anti-junta, yang tidak memberikan komentar atas temuan tersebut.
Kepala IIMM Nicholas Koumjian mengatakan dampak konflik tidak berhenti ketika sebuah serangan usai. Korban dan komunitas, menurut dia, harus menanggung akibat yang mendalam serta berkepanjangan.
“Komunitas di seluruh Myanmar tidak hanya hidup di bawah ancaman kekerasan yang konstan, tetapi juga menghadapi dampak mendalam dan berkepanjangan dari apa yang telah mereka alami,” kata Koumjian. Ia berharap proses peradilan internasional pada akhirnya dapat memberikan keadilan bagi para korban.
Pemilu di Tengah Konflik Berkepanjangan
Peningkatan serangan udara dicatat IIMM dalam beberapa bulan sebelum pemilu yang dikelola militer, yang berlangsung dari Desember 2025 hingga Januari 2026. Pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia sebelumnya mengkritik proses itu karena dinilai tidak bebas dan tidak adil.
Partai yang didukung militer memenangi pemilu tersebut, membuka jalan bagi pemimpin junta Min Aung Hlaing untuk menjabat sebagai presiden. Pada bulan ini, ia juga melakukan kunjungan ke Thailand dalam upaya mencari legitimasi internasional.
Konflik berskala luas bermula ketika militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi pada 2021. Sejak saat itu, jutaan warga Myanmar dipaksa mengungsi, sementara puluhan ribu orang ditahan.
Mandat IIMM mencakup dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar sejak 2011, termasuk operasi militer terhadap Rohingya pada 2017 yang memaksa ratusan ribu orang melarikan diri. Bukti yang terus dihimpun lembaga tersebut dapat digunakan dalam kemungkinan proses hukum di masa mendatang.
