Harga solar industri untuk kebutuhan konstruksi di Ibu Kota Nusantara pernah menyentuh kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per liter. Lonjakan biaya ini terjadi ketika pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif dikejar untuk rampung pada 2027.
Otorita Ibu Kota Nusantara tetap mempertahankan sasaran fisik proyek di tengah keluhan dari penyedia. Kenaikan harga energi dan bahan bangunan membuat pengendalian biaya serta kelancaran pasokan menjadi perhatian utama selama konstruksi berlangsung.
Proyek Legislatif Bernilai Rp8,24 Triliun
Kawasan legislatif mencakup gedung DPR, MPR, DPD, Gedung Sidang Paripurna, serta fasilitas pendukung. Lima paket pekerjaan tersebut memiliki total nilai kontrak Rp8,24 triliun dan seluruhnya ditargetkan selesai pada 23 Desember 2027.
Progres tiap paket masih berada pada kisaran 9 hingga 12 persen. Data itu menunjukkan pekerjaan struktur pada kawasan legislatif masih menjadi tahap penting untuk mengejar jadwal penyelesaian.
| Paket Pekerjaan | Nilai Kontrak | Progres |
|---|---|---|
| Gedung Sidang Paripurna | Rp1,24 triliun | 12,147 persen |
| Gedung DPR 1 | Rp1,84 triliun | 11,029 persen |
| Gedung DPR 2 | Rp1,96 triliun | 9,927 persen |
| Gedung DPD | Rp1,48 triliun | 9,404 persen |
| Gedung MPR | Rp1,70 triliun | 10,559 persen |
PPK-E.3 OIKN Alfrits Steeve Willy Makalew menyatakan seluruh pekerjaan Kawasan Legislatif tetap diarahkan selesai pada Desember 2027. Tekanan harga bahan baku menjadi faktor yang perlu diawasi agar pelaksanaan kontrak tidak terganggu.
Kompleks Yudikatif Mengejar Capaian 40 Persen
Selain kawasan legislatif, kompleks perkantoran yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. OIKN membidik kemajuan pekerjaan sebesar 40 persen sampai akhir 2026.
Kawasan tersebut meliputi gedung Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan. Pekerjaan tahun ini difokuskan pada struktur serta topping off sebelum berlanjut ke tahap arsitektur, lanskap, dan interior.
Paket gedung Mahkamah Agung yang dikerjakan PT Hutama Karya (Persero) bernilai Rp1,4 triliun. Setelah berjalan delapan bulan, progres paket itu tercatat mencapai 12,5 persen.
Adapun proyek Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Masjid Kawasan dikerjakan KSO ADHI-Deta Decon dengan nilai Rp1,65 triliun. Progres pekerjaan pada paket tersebut tercatat sebesar 12,41 persen.
Pejabat Pembuat Komitmen E.4 OIKN Sony Alisa menyebut kenaikan harga solar telah disampaikan oleh penyedia kepada pihaknya. “Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, terkait kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin,” kata Sony Alisa.
Energi dan Material Sama-sama Menguat
Data Asosiasi Kontraktor Indonesia yang dilansir Detik Finance mencatat harga minyak bumi naik 37,41 persen pada 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Kenaikan tersebut berkaitan dengan tekanan geopolitik Amerika Serikat dan Iran yang ikut memengaruhi biaya proyek.
Dalam periode yang sama, harga solar industri naik 41,52 persen, besi beton meningkat 27,78 persen, dan aspal naik 23,85 persen. Pergerakan harga itu menambah beban kebutuhan operasional dan material pada proyek Pembangunan IKN.
Harga Solar Industri disebut meningkat dari sekitar Rp12.500 per liter menjadi Rp20.000 per liter. Pada periode tertentu, harganya kemudian melonjak hingga kisaran Rp28.000 sampai Rp30.000 per liter.
Kenaikan biaya bahan bakar penting karena aktivitas konstruksi membutuhkan dukungan operasional yang berkelanjutan. OIKN masih membahas dampak kenaikan tersebut bersama pimpinan sambil menjaga target pembangunan tetap berjalan.
Bangunan pada kawasan yudikatif dirancang untuk pemakaian jangka panjang dan membutuhkan perawatan berkelanjutan. Sony menilai bangunan yang tidak ditempati berisiko lebih cepat rusak, sehingga pemanfaatan dan pemeliharaan menjadi bagian penting setelah konstruksi selesai.
