Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menawarkan dialog resmi tanpa syarat kepada Korea Utara untuk mengakhiri konflik yang secara teknis masih berstatus perang. Usulan itu menempatkan perundingan sebagai jalan untuk meredakan ketegangan militer yang terus membayangi Semenanjung Korea.
Hingga Minggu, 16 Agustus 2026, Pyongyang belum memberikan tanggapan atas tawaran tersebut. Media pemerintah Korea Utara, termasuk KCNA dan Rodong Sinmun, belum memuat respons dari pihak berwenang terhadap seruan Seoul.
Agenda Perdamaian Menyentuh Isu Nuklir
Lee menyatakan dialog perdamaian juga dapat membuka pembahasan mengenai kemampuan nuklir Korea Utara. Menurutnya, diplomasi dapat digunakan untuk membicarakan langkah-langkah efektif guna menghentikan kemajuan kemampuan tersebut.
“Melalui langkah ini, kita juga mungkin dapat membahas langkah-langkah efektif untuk menghentikan kemampuan nuklir Korea Utara,” ujar Lee. Pernyataan itu menunjukkan bahwa tawaran perdamaian Seoul berkaitan dengan kekhawatiran keamanan yang lebih luas di kawasan.
Korea Selatan juga membuka kemungkinan pembentukan mekanisme perundingan yang melibatkan negara lain. Format tersebut dipandang dapat memperkuat pembicaraan mengenai perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
| Format Perundingan | Pihak yang Terlibat | Tujuan |
|---|---|---|
| Format pertama | Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat | Membangun mekanisme perundingan yang lebih kuat |
| Format alternatif | Korea Selatan, Korea Utara, China | Mendukung pembahasan perdamaian |
Seoul Menawarkan Jaminan Keamanan
Dalam pendekatannya, pemerintah Korea Selatan menyatakan siap membangun sistem pengamanan berlapis dan menjalankan langkah-langkah preventif. Seoul juga menegaskan tidak memiliki niat menyerap wilayah Korea Utara.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan menghormati sistem politik yang berlaku di Pyongyang. Sikap itu ditujukan untuk membuka jalur komunikasi tanpa prasyarat di antara kedua negara.
Lee berharap Korea Selatan dan Korea Utara dapat menghentikan konfrontasi yang dinilainya tidak perlu. Ia mendorong kedua pihak untuk beralih pada hidup damai serta pertumbuhan bersama.
“Saya berharap Korea Selatan dan Korea Utara akan duduk bersama untuk hidup damai dan berkembang bersama,” kata Lee. Seruan tersebut disampaikan ketika hubungan antar-Korea masih dibayangi ketidakpercayaan dan penguatan pertahanan di garis depan.
Gencatan Senjata Belum Mengakhiri Perang Korea
Perang Korea 1950-1953 berhenti secara militer melalui Perjanjian Gencatan Senjata pada 1953, bukan melalui perjanjian damai permanen. Kesepakatan itu melibatkan Komando PBB pimpinan Amerika Serikat, Korea Utara, dan China.
Karena belum ada perjanjian damai resmi, Korea Selatan dan Korea Utara masih berada dalam status perang secara teknis. Seoul ingin mengganti kondisi tersebut dengan mekanisme perdamaian yang lebih permanen dan stabil.
Usulan Lee disampaikan dalam pidato peringatan 81 tahun pembebasan Korea dari penjajahan Jepang pada Sabtu, 15 Agustus 2026. Dalam pidato itu, ia menyerukan perubahan arah dari saling mengancam menuju perundingan langsung.
“Mari kita kesampingkan niat untuk saling mengancam dan mulailah diskusi untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung lama ini, sebagai pihak-pihak yang terlibat langsung,” kata Lee Jae Myung. Tawaran tersebut kembali menyoroti bahwa Perang Korea belum ditutup secara resmi meski gencatan senjata telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pyongyang sebelumnya konsisten menolak tawaran diplomasi dari Seoul dan terus memperkuat pertahanan di garis depan. Korea Utara juga selama ini mengecam latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat sebagai bentuk provokasi.
Belum ada kepastian apakah dialog Korea Selatan-Korea Utara tanpa syarat itu akan memperoleh respons langsung dari Pyongyang. Namun, usulan Seoul membuat isu perdamaian dan program nuklir Korea Utara kembali menjadi perhatian utama dalam hubungan antar-Korea.
