Calon peserta Politeknik Pengayoman Indonesia perlu memastikan batas usia sebelum menyiapkan berkas pendaftaran 2026. Pendaftar wajib berusia paling rendah 17 tahun dan paling tinggi 21 tahun 0 bulan 0 hari pada 18 Agustus 2026.
Waktu registrasi juga terbatas, hanya berlangsung pada 18 hingga 30 Agustus 2026. Masa pendaftaran yang singkat membuat pemeriksaan identitas, nilai, serta dokumen perlu dilakukan sebelum akun dibuat.
Ketentuan Awal yang Perlu Diperiksa
Penerimaan ini terbuka bagi lulusan SMA, MA, SMK, dan MAK dari seluruh jurusan. Nilai akhir Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika pada ijazah atau dokumen nilai harus masing-masing minimal 70,00.
Peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia, pria atau wanita, serta setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendaftar juga tidak boleh sedang terikat dinas atau bekerja pada instansi maupun perusahaan lain.
- Tinggi badan minimal 162 cm bagi pria dan 155 cm bagi wanita.
- Sehat jasmani dan mental, tidak mengidap HIV/AIDS, tidak menggunakan narkoba, tidak buta warna, serta tidak memiliki riwayat patah tulang.
- Kacamata diperbolehkan dengan toleransi visus maksimal minus 1,00.
- Belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama menempuh pendidikan.
- Peserta wanita belum pernah melahirkan, sedangkan peserta pria belum pernah memiliki anak biologis.
- Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena tindak pidana.
- Bersedia ditempatkan pada unit kerja Kementerian Hukum di seluruh Indonesia.
Ketentuan fisik turut mengatur mengenai tato dan tindik, dengan pengecualian tertentu bagi peserta yang dapat membuktikan alasan adat melalui dokumen resmi. Pendaftar pada jalur khusus Orang Asli Papua dan formasi keterwakilan daerah harus melengkapi bukti tambahan sesuai jalur yang dipilih.
Dokumen Harus Konsisten dengan Data Kependudukan
Setiap berkas yang diunggah wajib berupa hasil pindai dokumen asli berwarna, terbaca jelas, dan dapat dibuka sistem. Ketidaksesuaian nama, NIK, tanggal lahir, nilai, pilihan program studi, atau dokumen dapat memengaruhi proses verifikasi.
Dokumen utama yang perlu disiapkan mencakup pas foto terbaru berlatar merah dengan kemeja putih polos berkerah serta surat lamaran bermeterai Rp10.000 kepada Menteri Hukum Republik Indonesia di Jakarta. Pendaftar juga membutuhkan e-KTP atau surat keterangan perekaman kependudukan elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, ijazah, serta transkrip atau daftar nilai akhir pembelajaran.
Berkas lain meliputi surat keterangan belum pernah menikah, surat pernyataan enam poin bermeterai, persetujuan orang tua atau wali, SKCK, dan surat pernyataan orang tua yang disahkan RT dan RW sesuai ketentuan. Data atau dokumen yang terbukti tidak benar maupun tidak sah dapat membuat peserta dinyatakan gugur.
Jadwal dan Akses Pendaftaran
| Informasi | Ketentuan |
|---|---|
| Periode pendaftaran | 18–30 Agustus 2026 |
| Portal pendaftaran | sscasn.bkn.go.id |
| Data untuk membuat akun | NIK dan nomor Kartu Keluarga |
| Biaya SKD | Rp100.000 sesuai ketentuan PNBP |
Proses pendaftaran dilakukan melalui portal SSCASN BKN dengan menggunakan NIK dan nomor Kartu Keluarga. Setelah akun berhasil dibuat, peserta dapat mencetak Kartu Informasi Akun sebelum melanjutkan proses pengisian data.
Peserta kemudian masuk kembali menggunakan NIK dan kata sandi untuk memilih Poltekpin serta formasi sesuai kualifikasi. Tahap berikutnya mencakup pengisian biodata, pengunggahan dokumen, pemeriksaan seluruh data, dan finalisasi pendaftaran.
Empat Program Studi Diploma IV
Poltekpin membuka pendidikan Diploma IV melalui Jurusan Hukum Terapan bagi peserta yang lolos penerimaan 2026. Empat program studi tersebut menawarkan fokus pembelajaran dalam bidang hukum dan administrasi hukum.
| Program Studi D-IV | Fokus Bidang |
|---|---|
| Perancangan Peraturan Perundang-undangan | Penyusunan regulasi dan produk hukum |
| Hukum Kekayaan Intelektual | Perlindungan kekayaan intelektual |
| Administrasi Hukum Umum | Administrasi pelaksanaan tugas bidang hukum |
| Pembangunan Hukum | Pengembangan hukum untuk kebutuhan pembangunan |
Calon peserta disarankan tidak menunggu hari terakhir karena pendaftaran mencakup pemeriksaan data dan unggahan sejumlah berkas. Pengumuman selama seleksi perlu dipantau melalui kanal resmi Kementerian Hukum dan portal SSCASN BKN, terutama apabila terdapat perubahan jadwal, persyaratan, atau ketentuan jalur penerimaan.






