Program Motor Listrik Nasional berpotensi menekan emisi dari kendaraan berbahan bakar fosil, tetapi manfaat itu dapat berbenturan dengan persoalan lalu lintas kota. Risiko muncul ketika motor listrik dibeli sebagai kendaraan tambahan, bukan untuk menggantikan motor lama atau perjalanan dengan angkutan umum.
Tekanan tersebut penting diperhatikan karena sepeda motor sudah mendominasi kendaraan di wilayah perkotaan. Akademisi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, memperkirakan porsinya mencapai sekitar 75 persen hingga 80 persen.
Kemacetan Tidak Selesai dengan Ganti Sumber Energi
Peralihan dari bensin ke listrik mengubah sumber energi kendaraan, tetapi tidak otomatis mengurangi kebutuhan ruang jalan. Pada jam sibuk, jumlah kendaraan yang bergerak bersamaan tetap menjadi faktor utama kepadatan lalu lintas.
Djoko menilai potongan harga dan insentif dapat mempercepat kepemilikan motor listrik. Namun, dampaknya bagi kota akan sangat berbeda apabila kendaraan baru itu hanya menambah isi garasi rumah tangga.
“Jika masyarakat membeli motor listrik hanya sebagai kendaraan tambahan, bukan menggantikan kendaraan lama atau beralih ke angkutan umum, ruang jalan akan semakin padat,” kata Djoko kepada Kompas.com. Karena itu, distribusi Molinas tidak cukup dipandang sebagai program industri semata, melainkan juga perlu ditempatkan dalam strategi transportasi.
| Fokus Kebijakan | Manfaat yang Dituju | Risiko Jika Tidak Diatur |
|---|---|---|
| Insentif motor listrik | Harga kendaraan lebih terjangkau | Kepemilikan kendaraan pribadi bertambah |
| Penggantian motor lama | Peralihan dari bahan bakar fosil | Manfaat berkurang jika menjadi kendaraan tambahan |
| Transportasi umum massal | Mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi | Kemacetan sulit diurai tanpa penguatan layanan |
Angkutan Umum Menentukan Arah Transisi
Penguatan transportasi umum massal tetap menjadi unsur penting untuk mengurangi kemacetan. Elektrifikasi armada angkutan umum juga dinilai perlu agar penurunan emisi berjalan seiring dengan berkurangnya penggunaan kendaraan pribadi.
Pendekatan tersebut dapat menggeser fokus transisi energi dari sekadar mengganti jenis bahan bakar. Kebijakan mobilitas juga perlu diarahkan untuk menekan kebutuhan perjalanan dengan kendaraan pribadi, terutama di kawasan padat.
Pasar di Luar Kota Besar Lebih Menjanjikan
Penetrasi motor listrik dinilai lebih tepat menyasar perdesaan, wilayah perbatasan, pulau kecil, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Di kawasan seperti itu, kendaraan listrik berpotensi membantu efisiensi biaya bahan bakar dan logistik bagi warga maupun kegiatan operasional.
Kawasan penghasil mineral di luar Jawa juga disebut memiliki peluang pasar yang besar. Morowali, Konawe, Halmahera, Luwu Timur, sejumlah wilayah di Kalimantan, hingga Papua masuk dalam wilayah yang dinilai potensial.
Agats di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, menjadi salah satu contoh penggunaan kendaraan bermotor listrik di tengah tantangan distribusi BBM. Wilayah tersebut mulai beralih menggunakan kendaraan listrik sejak 2007.
Insentif Perlu Diarahkan untuk Industri dan Mobilitas
Selain mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, Molinas dipandang dapat membuka peluang bagi industri otomotif nasional. Program ini diharapkan membantu Indonesia berkembang dari pasar menjadi produsen kendaraan listrik di tengah dominasi produk impor.
Insentif pemerintah dinilai tetap dibutuhkan pada tahap awal untuk membantu industri nasional membangun teknologi dan rantai pasok. Segmentasi pasar yang tepat, penggantian kendaraan lama, serta penguatan angkutan umum akan menentukan apakah elektrifikasi mampu mengurangi emisi tanpa menambah beban kemacetan perkotaan.
