Pemulihan listrik, air bersih, bahan bakar minyak, dan jaringan komunikasi di wilayah terdampak gempa Nusa Tenggara Timur ditargetkan mulai berfungsi normal secara terbatas dalam tujuh hari. Target layanan dasar ini menjadi salah satu fokus dalam delapan strategi penanganan pascagempa yang disiapkan BNPB.
Langkah tersebut penting karena gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores pada Sabtu berdampak pada sejumlah wilayah di NTT. Penanganan tidak hanya diarahkan pada pencarian korban, tetapi juga memastikan kebutuhan harian warga tetap terpenuhi di tengah gangguan layanan publik.
Distribusi Bantuan Mengandalkan Jalur Udara dan Laut
Pemerintah memobilisasi alutsista udara dan laut milik TNI, Basarnas, serta BNPB untuk mempercepat pengiriman bantuan. Sarana itu digunakan membawa bahan pangan, selimut, dan tenda ke daerah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, disiapkan sebagai salah satu titik pengiriman bantuan melalui jalur udara. Sistem ini diharapkan dapat menopang distribusi ke lokasi terdampak yang memiliki keterbatasan akses.
| Pos Penanganan | Lokasi | Fungsi Utama |
|---|---|---|
| Posko Utama Pendampingan Nasional | Labuan Bajo | Pendampingan penanganan nasional |
| Posko Taktis | Maumere | Koordinasi taktis di lapangan |
| Posko Logistik Nasional | Halim Perdanakusuma, Jakarta | Penyaluran bantuan melalui udara |
Selain posko logistik, pemerintah menyiapkan posko utama pendampingan nasional di Labuan Bajo dan posko taktis di Maumere. Di tingkat daerah, Pos Satuan Tugas akan dibentuk dengan kepemimpinan dari TNI dan Polri.
Enam Kabupaten Diminta Segera Tetapkan Status Darurat
Wilayah yang disebut mengalami dampak parah meliputi Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka. Pemerintah kabupaten di enam daerah tersebut bersama Pemerintah Provinsi NTT diminta segera menetapkan Status Darurat secara resmi.
Penetapan status darurat dibutuhkan sebagai dasar hukum untuk penyerapan anggaran dan penyaluran bantuan teknis. Setelah status kedaruratan tersedia, BNPB dan Kementerian PU dapat memberikan dukungan penanganan kepada pemerintah daerah.
Status tersebut juga menjadi bagian penting untuk mempercepat koordinasi lintas lembaga dalam masa penanganan bencana. Kebutuhan warga, jalur distribusi, hingga pemulihan layanan dasar dapat ditangani dengan dukungan kewenangan yang lebih jelas.
Pencarian Korban Berjalan Bersama Pendataan Rumah Rusak
Operasi pencarian dan pertolongan korban dipimpin tim gabungan di bawah koordinasi Basarnas. TNI, Polri, dan relawan turut dilibatkan dalam penanganan di lokasi-lokasi terdampak Gempa NTT.
Di saat yang sama, pendataan awal terhadap kerusakan rumah warga diminta dimulai tanpa menunggu masa tanggap darurat berakhir. Data tersebut akan menjadi dasar penyiapan pembangunan Hunian Sementara bagi warga yang membutuhkan tempat tinggal.
Kepala BNPB Suharyanto menekankan agar proses pendataan tidak tertunda. “Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel,” kata Suharyanto.
Ia meminta pembangunan segera ditetapkan setelah data kerusakan tersedia dengan jelas. Pendataan yang berlarut-larut dinilai dapat menghambat pemenuhan kebutuhan hunian warga terdampak.
Pembaruan Data Disampaikan Setiap Sore
BNPB juga mengoperasikan Media Center resmi untuk menyampaikan perkembangan penanganan bencana. Pembaruan data dijadwalkan disampaikan setiap sore pada pukul 17.00 WITA.
Penyampaian informasi rutin itu ditujukan untuk menjaga transparansi mengenai kondisi penanganan di lapangan. Langkah tersebut sekaligus dimaksudkan untuk mencegah penyebaran disinformasi di tengah proses pemulihan pascagempa.
Rangkaian strategi ini menempatkan pemulihan layanan dasar, distribusi bantuan, pencarian korban, dan penyiapan hunian sementara sebagai pekerjaan yang berjalan bersamaan. Kecepatan penetapan status kedaruratan dan ketepatan pendataan akan menentukan kelancaran tahapan penanganan berikutnya.
