BEM UI membawa kritik terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme hingga keterlibatan militer di ruang sipil dalam demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (18/08). Aksi tersebut memuat delapan tuntutan yang menghubungkan persoalan biaya hidup, arah pembangunan, kedaulatan, serta penanganan bencana.
Desakan penghentian tindakan represif dan intervensi TNI-Polri menjadi salah satu pokok tuntutan massa. Mahasiswa juga meminta pembubaran YON TP karena menilai ruang sipil tidak semestinya diwarnai keterlibatan militer.
Selain isu ruang sipil, BEM UI menuntut Sumatra dan Flores ditetapkan sebagai wilayah berstatus bencana nasional. Mereka meminta pemulihan di dua wilayah tersebut dipercepat, sehingga perhatian aksi tidak hanya tertuju pada kebijakan di Jakarta.
Tuntutan Menjangkau Biaya Hidup dan Pembangunan
Tekanan terhadap kehidupan sehari-hari ikut menjadi sorotan melalui tuntutan penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak atau BBM. Massa menempatkan kenaikan harga sebagai bagian dari persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan negara.
BEM UI juga meminta evaluasi total terhadap proyek strategis nasional atau PSN. Dalam daftar yang sama, mereka mendesak penghentian program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
Penolakan terhadap pemusatan kekuasaan turut disampaikan dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pemerintah mengembalikan otonomi daerah, bersamaan dengan tuntutan untuk menjalankan reforma agraria sejati.
Dalam isu tata kelola, massa meminta pemerintah menghentikan apa yang mereka sebut sebagai penjajahan negara atas rakyat sendiri. Mereka juga mendesak penghentian praktik KKN, yang menjadi salah satu kritik utama dalam aksi itu.
Pergerakan Massa dari Depok
Ketua BEM UI, Yatalathof Imawan, mengonfirmasi massa bergerak dari kampus Universitas Indonesia di Depok pada pukul 11.00 WIB. Rombongan kemudian tiba di kawasan Bundaran HI sekitar pukul 13.00 WIB.
| Waktu | Pergerakan Massa |
|---|---|
| 11.00 WIB | Berangkat dari kampus UI di Depok |
| 13.00 WIB | Tiba di Bundaran HI, Jakarta Pusat |
Aksi tersebut digelar sehari setelah peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Yatalathof mengaitkan seluruh tuntutan mahasiswa dengan pertanyaan mengenai makna kemerdekaan bagi masyarakat.
“Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?” ujar Yatalathof. Ia menyatakan kemerdekaan seharusnya melayani seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Kritik terhadap Kedaulatan dan Penegakan Hukum
Menurut Yatalathof, kedaulatan negara telah tergadaikan melalui perjanjian dagang yang dinilainya lebih menguntungkan pihak asing. Kritik itu menjadi alasan BEM UI mempertanyakan arah kemerdekaan yang dirasakan oleh masyarakat.
BEM UI juga menilai suara rakyat dibungkam, sementara penegakan hukum berjalan tidak setara. Dalam pandangan mereka, hukum cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
Kelangkaan lapangan kerja turut disorot dalam aksi tersebut. Massa juga mempertanyakan janji pendidikan dan kesehatan gratis yang mereka nilai belum terealisasi.
Mahasiswa dari Universitas Bung Karno dikabarkan akan ikut dalam demonstrasi itu. Informasi mengenai rencana keterlibatan tersebut disampaikan melalui pengumuman di media sosial BEM Fisip UBK.
