Jaksa Agung Amerika Serikat Todd Blanche menolak berjanji bahwa Departemen Kehakiman AS akan selalu bertindak independen dari Gedung Putih. Sikap itu kembali memunculkan kekhawatiran mengenai batas pengaruh politik presiden dalam keputusan penuntutan pidana federal.
Dalam wawancara di program Meet the Press NBC pada Minggu, 16 Agustus 2026, Blanche menyatakan tidak ada jaksa agung yang semestinya membuat komitmen independensi mutlak. Pernyataan tersebut disampaikan tidak lama setelah Senat AS mengonfirmasi dirinya sebagai jaksa agung pada pekan sebelumnya.
Norma pasca-Watergate dipertanyakan
Independensi Departemen Kehakiman AS selama ini dipandang penting untuk menjaga keputusan pidana federal dari kepentingan politik Gedung Putih. Wartawan ProPublica Aaron Davis menilai pernyataan Blanche dapat menandai pergeseran penting dari norma penegakan hukum yang menguat setelah Skandal Watergate.
Pemerintahan-pemerintahan sebelumnya umumnya menekankan pemisahan tegas antara pertimbangan politik presiden dan keputusan perkara pidana. Dalam konteks itu, penolakan Blanche terhadap janji independensi mutlak menjadi perhatian karena menyangkut hubungan kerja langsung antara presiden dan jaksa agung.
Pembawa acara NBC Kristen Welker menanyakan apakah Blanche dapat menjamin lembaganya selalu independen dari Gedung Putih. Welker juga mengajukan pertanyaan mengenai tindakan yang akan diambil apabila presiden meminta sesuatu yang tidak etis atau melanggar hukum.
Blanche menjawab bahwa ia yakin Presiden Donald Trump tidak akan mengajukan permintaan semacam itu. “Presiden tidak akan pernah meminta saya melakukan sesuatu yang tidak etis atau ilegal. Dia tidak pernah melakukannya. Dia tidak akan pernah melakukannya,” kata Blanche.
Penolakan terhadap komitmen mutlak
Meski menyatakan keyakinan kepada Trump, Blanche membedakan kewajiban menjalankan tugas dengan janji bahwa penyelidikan dan penuntutan selalu terpisah dari Gedung Putih. “Ada perbedaan besar antara mengatakan kita akan selalu melakukan pekerjaan kita dan menyelidiki kasus apa pun serta bertindak independen dari Gedung Putih,” ujarnya.
Ia kemudian menolak memberikan komitmen yang lebih tegas mengenai independensi lembaga secara menyeluruh. “Tidak, saya tidak akan berjanji tentang hal itu. Dan tidak ada jaksa agung yang boleh berjanji tentang hal itu,” kata Blanche.
Blanche juga menyatakan pandangan presiden dapat dipertimbangkan dalam perkara tertentu, bergantung pada konteksnya. Menurut dia, setiap warga Amerika memiliki suara dalam penuntutan, sehingga kemungkinan suara Trump didengar tidak dapat ditutup secara mutlak.
“Apakah saya akan mempertimbangkan pandangan Presiden Amerika Serikat tentang sesuatu? Ya, tentu saja,” ujar Blanche. Ia menambahkan bahwa ia berharap jaksa agung lain dalam sejarah tidak akan memberikan jawaban berbeda atas pertanyaan tersebut.
Pembelaan atas mekanisme hubungan kerja
Dalam wawancara terpisah dengan Fox News Sunday, Blanche membantah anggapan bahwa Trump mengarahkan penuntutan secara langsung. Ia mengatakan Trump menyukai perbedaan pendapat dan meminta masukan dari para pemimpinnya.
“Itu tidak berarti Anda mengatakan ya kepadanya,” tegas Blanche. Ia juga menolak gambaran bahwa presiden akan menelepon pada pagi hari untuk memerintahkan penuntutan terhadap pihak tertentu.
“Ada kekeliruan anggapan tentang Presiden Trump – yaitu bahwa beliau bangun di pagi hari, menelepon saya, dan berkata ‘Todd, lakukan penuntutan ini.’ Hal itu sama sekali tidak benar,” kata Blanche. Penjelasan tersebut menjadi dasar pembelaannya terhadap pola komunikasi antara presiden dan jaksa agung.
Isu pemilu dan gugatan pemerintah
Blanche membuka kemungkinan gugatan mengenai data pemilih dibawa hingga ke Mahkamah Agung. Ia menyebut integritas pemilu sebagai isu yang dikampanyekan Trump dan dianggap penting bagi warga Amerika.
Terkait kemungkinan tuntutan ganti rugi atas peristiwa 6 Januari 2021 setelah pembatalan dana khusus, Blanche tidak mau memprediksi hasil litigasi. Ia mengatakan terdapat prosedur yang telah berlaku selama beberapa dekade bagi pihak yang merasa dirugikan oleh pemerintah federal untuk menuntut ganti rugi.
Gedung Putih menyatakan Trump dan keluarganya tidak pernah maupun tidak akan terlibat dalam konflik kepentingan. Juru bicara Gedung Putih Anna Kelly juga menyampaikan bahwa Trump tidak pernah dan tidak akan melanggar hukum.
Trump sebelumnya menulis pandangannya di media sosial mengenai tindakan kepala negara pada situasi krusial. “Dia yang menyelamatkan Negaranya tidak melanggar Hukum apa pun,” tulis Trump.
Perdebatan mengenai posisi Departemen Kehakiman AS berlangsung ketika pemerintah juga membatalkan dana anti-persenjataan senilai US$1,8 miliar. Dana itu sebelumnya menjadi salah satu isu yang mengancam proses konfirmasi Blanche di Senat.
