Pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun dalam RAPBN 2027. Nilai ini menjadi alokasi tertinggi dibandingkan catatan anggaran pangan sejak 2022 yang tercantum dalam data pemerintah.
Salah satu komponen besar dalam belanja tersebut adalah subsidi pupuk senilai Rp48,24 triliun. Angkanya naik 2,9 persen dibandingkan proyeksi penggunaan subsidi pupuk 2026 yang sebesar Rp46,87 triliun.
Kenaikan anggaran 2027 melanjutkan lonjakan kebutuhan pada 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp190,9 triliun. Sebelumnya, anggaran ketahanan pangan sempat turun pada 2025 setelah meningkat selama beberapa tahun.
Pergerakan anggaran menunjukkan kebutuhan pendanaan sektor pangan semakin besar, meski nilainya tidak selalu meningkat setiap tahun. Alokasi 2027 berada Rp4,4 triliun di atas proyeksi kebutuhan tahun sebelumnya.
Rekor Alokasi dalam Enam Tahun
Nilai anggaran ketahanan pangan bergerak dari Rp88,8 triliun pada 2022 menjadi Rp159,5 triliun pada 2024. Setelah turun menjadi Rp143,0 triliun pada 2025, kebutuhan anggaran kembali meningkat tajam pada dua tahun berikutnya.
| Tahun | Anggaran Ketahanan Pangan | Status |
|---|---|---|
| 2022 | Rp88,8 triliun | Realisasi historis |
| 2023 | Rp115,1 triliun | Realisasi historis |
| 2024 | Rp159,5 triliun | Realisasi historis |
| 2025 | Rp143,0 triliun | Realisasi historis |
| 2026 | Rp190,9 triliun | Proyeksi kebutuhan |
| 2027 | Rp195,3 triliun | Alokasi RAPBN |
Dalam Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, dana tersebut diarahkan untuk menopang agenda swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga memasukkan penguatan kedaulatan pangan secara bertahap sebagai salah satu arah kebijakan.
Belanja itu mencakup pembangunan kawasan swasembada pangan, program pergaraman nasional, kampung nelayan merah putih, dan pengadaan kapal ikan modern. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk memperluas akses pembiayaan serta permodalan bagi pelaku usaha.
Produktivitas dan Kesejahteraan Pelaku Usaha
Kenaikan alokasi berlangsung saat sejumlah indikator produksi pangan menunjukkan perbaikan. Data Badan Pusat Statistik mencatat produktivitas padi naik dari 52,38 kuintal per hektare pada 2022 menjadi 53,18 kuintal per hektare pada 2025.
Produktivitas jagung pada periode yang sama naik dari 57,08 kuintal per hektare menjadi 57,74 kuintal per hektare. Peningkatan juga terlihat pada produksi daging ayam ras pedaging yang bertambah dari 3,77 juta ton menjadi 4,17 juta ton.
Produksi telur ayam petelur meningkat dari 5,57 juta ton pada 2022 menjadi 6,41 juta ton pada 2025. Data tersebut menunjukkan pertumbuhan pada sejumlah komoditas utama pertanian dan peternakan.
Indikator kesejahteraan petani dan nelayan juga mencatat kenaikan pada Juni 2026. Nilai Tukar Petani mencapai 127,65 atau naik 4,87 persen dibandingkan Juni 2025, sedangkan Nilai Tukar Nelayan meningkat 5,89 persen menjadi 107,47.
Pemerintah membangun kebijakan pangan 2027 melalui sasaran peningkatan produktivitas lahan, kestabilan pasokan dan harga, serta kesejahteraan petani dan nelayan. Perlindungan usaha pertanian dan perikanan turut menjadi bagian dari belanja yang disiapkan, bersamaan dengan upaya menghadapi perubahan iklim.
Posisi subsidi pupuk sebagai salah satu belanja terbesar menegaskan perannya dalam agenda produksi pangan nasional. Program kawasan swasembada, pembiayaan usaha, dan perlindungan pelaku sektor pangan menjadi bagian dari arah penggunaan anggaran Rp195,3 triliun tersebut.
