Polda Metro Jaya meminta BEM UI tidak memusatkan aksi unjuk rasa di Bundaran HI pada Selasa, 18 Agustus 2026. Pertimbangannya ialah risiko gangguan terhadap mobilitas warga, transportasi, serta kegiatan ekonomi di pusat Jakarta.
Bundaran HI berada di sekitar kawasan perhotelan, pusat belanja, dan berbagai layanan transportasi yang ramai digunakan masyarakat. Penumpukan massa di area ini dinilai dapat memengaruhi perjalanan warga hingga aktivitas tamu hotel internasional.
Aksi mahasiswa tersebut mengusung tajuk #MerebutKemerdekaan dalam rangka kritik terhadap kondisi sosial masyarakat pada peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. BEM UI menyatakan kegiatan itu dimaksudkan untuk mempertanyakan makna kemerdekaan yang dirasakan publik saat ini.
Ketua BEM UI Yatalatof Imawan menegaskan demonstrasi tidak ditujukan sebagai perayaan semata. “Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi bertanya lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan?” kata Yatalatof.
Mahasiswa juga menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta atas kemacetan yang muncul di sekitar lokasi aksi. Yatalatof membandingkan gangguan lalu lintas selama beberapa jam dengan persoalan struktural mengenai lapangan kerja dan keadilan yang disebutnya masih dirasakan masyarakat.
“Warga Jakarta, kami mohon maaf atas kemacetan hari ini, kemacetan lalu lintas ini hanya beberapa jam, sedangkan kemacetan struktural, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan keadilan yang dipaksakan sudah delapan puluh satu tahun dan terus memburuk,” ujar Yatalatof. Pernyataan itu menempatkan aksi sebagai saluran kritik mahasiswa terhadap isu sosial yang mereka soroti.
Titik Mobilitas Tinggi Jadi Perhatian
Selain Bundaran HI, kepolisian memasukkan Patung Kuda, Semanggi, dan Sudirman dalam titik yang perlu dijaga. Keempat kawasan tersebut dipandang memiliki intensitas pergerakan masyarakat yang tinggi dan berperan penting bagi kelancaran aktivitas kota.
| Lokasi | Pertimbangan Pengamanan |
|---|---|
| Bundaran HI | Dekat pusat ekonomi, perhotelan, pusat belanja, dan transportasi |
| Patung Kuda | Termasuk titik dengan pergerakan masyarakat yang tinggi |
| Semanggi | Termasuk titik dengan pergerakan masyarakat yang tinggi |
| Sudirman | Termasuk titik dengan pergerakan masyarakat yang tinggi |
Polisi menilai dampak aksi di titik-titik tersebut tidak berhenti pada perlambatan arus lalu lintas. Akses masyarakat ke pusat kota, layanan transportasi, kegiatan perhotelan, dan aktivitas perdagangan juga menjadi bagian dari pertimbangan pengamanan.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyatakan aparat tetap menghargai penyampaian pendapat di muka umum. Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, menurut dia, mengapresiasi elemen masyarakat yang memilih menyuarakan aspirasi secara terbuka.
“Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya mengapresiasi elemen masyarakat yang melakukan kegiatan penyampaian aspirasi di muka publik,” kata Budi kepada wartawan pada Selasa, 18 Agustus 2026. Namun, ia meminta kegiatan itu tidak terkonsentrasi di kawasan yang menjadi pusat perekonomian.
Budi menyebut penggunaan lokasi dengan fungsi publik yang padat dapat mengganggu kegiatan warga lain. Pengguna transportasi, pengunjung pusat perbelanjaan, dan tamu perhotelan disebut berpotensi terdampak apabila aksi massa berlangsung di kawasan tersebut.
Polisi Siapkan Lokasi Alternatif
Polda Metro Jaya menyatakan BEM UI telah menyampaikan surat pemberitahuan resmi mengenai rencana aksi. Aparat kemudian menekankan perlunya pengaturan lokasi agar ruang publik tetap dapat digunakan oleh seluruh warga.
TNI dan Polri menyiapkan sejumlah lokasi alternatif bagi kelompok yang hendak menyampaikan aspirasi. Langkah itu ditempatkan sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak berdemonstrasi dan keberlangsungan kegiatan masyarakat di Jakarta.
Budi menegaskan petugas tidak bertugas menutup ruang demokrasi dalam pengamanan aksi. “Petugas TNI dan Polri ini mengawal, menjaga, bukan membatasi ruang-ruang publik,” ujar Budi.
Permintaan agar aksi tidak berlangsung di Bundaran HI memperlihatkan besarnya perhatian pada fungsi kawasan pusat Jakarta. Pilihan lokasi demonstrasi menjadi unsur penting karena aspirasi publik dan kelancaran aktivitas warga harus berjalan bersamaan.
