Sushila Karki Berpeluang Jadi PM Sementara Nepal
koranindonesia.id – Nepal kembali menghadapi krisis politik besar. Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, berpeluang besar memimpin pemerintahan sementara. Sumber terpercaya pada Jumat, 12 September 2025, menyebutkan bahwa Presiden Ramchandra Paudel dan panglima militer Ashok Raj Sigdel mempertimbangkan namanya. Situasi ini terjadi setelah Perdana Menteri K.P. Sharma Oli memilih mundur akibat tekanan protes besar-besaran.
“Baca Juga: Banjir Bali Tewaskan 14 Orang, Puan Desak Aksi Cepat Pemerintah“
Gelombang protes antikorupsi mengguncang ibu kota Kathmandu sepanjang pekan. Kerusuhan ini menjadi yang terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Data resmi mencatat 51 orang tewas dan lebih dari 1.300 orang mengalami luka. Polisi berusaha mengendalikan massa dengan kekerasan, tetapi situasi malah semakin memanas. Protes ini dipicu oleh kebijakan pemerintah yang sempat melarang media sosial. Setelah larangan dicabut, kekerasan perlahan mereda, terutama setelah Oli mengumumkan pengunduran diri.
Generasi muda, khususnya Gen Z, menunjukkan dukungan penuh untuk penunjukan Sushila Karki. Para demonstran menilai Karki memiliki integritas tinggi dan rekam jejak yang bersih. Seorang pakar konstitusi yang dekat dengan lingkaran presiden menegaskan bahwa generasi muda menginginkan Karki memimpin transisi ini. Ia menambahkan bahwa keputusan ini kemungkinan diumumkan segera pada Jumat sore setelah pertemuan resmi di kediaman presiden.
Sushila Karki berusia 73 tahun. Ia tercatat sebagai perempuan pertama yang menjabat Ketua Mahkamah Agung di Nepal. Publik mengenalnya karena sikap tegas melawan praktik korupsi. Ia juga dikenal jujur dan berani menolak intervensi politik dalam putusan hukum. Karakter tersebut menjadikannya figur kuat untuk memimpin pemerintahan sementara di tengah gejolak politik.
Kehidupan di ibu kota perlahan kembali normal. Toko-toko mulai buka, dan lalu lintas kembali terlihat di jalan utama. Polisi tetap menjaga keamanan, namun mereka kini membawa tongkat, bukan senjata api. Tentara yang berpatroli juga berjumlah lebih sedikit dibandingkan awal pekan. Meski beberapa jalan masih tertutup, suasana kota berangsur stabil. Pihak berwenang juga mulai menyerahkan jenazah korban kepada keluarga mereka, menandai tahap baru dalam pemulihan situasi.
Selain krisis politik, Nepal juga bergulat dengan tekanan ekonomi yang berat. Negara ini terjepit di antara India dan China yang sama-sama memiliki kepentingan besar. Sejak penghapusan monarki pada 2008, Nepal terus mengalami ketidakstabilan politik. Kurangnya lapangan kerja memaksa jutaan warga bekerja di luar negeri. Mereka mengirimkan uang ke keluarga di kampung halaman, yang menjadi penopang penting ekonomi nasional.
Keputusan mengenai penunjukan Sushila Karki sebagai perdana menteri sementara sangat dinantikan. Para pendukung menilai sosoknya dapat meredakan ketegangan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Jika penunjukan itu terwujud, Karki akan memikul tanggung jawab besar. Ia harus memimpin transisi politik sekaligus mengembalikan stabilitas sosial di Nepal.
“Baca Juga: Fujian, Kapal Induk Baru China Uji Coba di Perairan Panas“
