Delapan fraksi di DPR RI menyetujui RUU APBN 2027 beserta nota keuangannya untuk dibawa ke tahap pembahasan berikutnya. Persetujuan itu disertai tuntutan agar belanja Makan Bergizi Gratis senilai Rp242 triliun serta pengelolaan dividen BUMN diawasi secara lebih ketat.
Catatan fraksi juga mengarah pada kepastian penerimaan negara dan kemampuan pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pembahasan berikutnya akan menjadi arena untuk menguji efektivitas belanja negara, tata kelola aset, serta dampak anggaran bagi masyarakat.
Pemerintah Dijadwalkan Menjawab pada 27 Agustus
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyampaikan pemerintah akan merespons pandangan umum seluruh fraksi dalam rapat paripurna pada Kamis, 27 Agustus 2026. Tanggapan tersebut akan mencakup masukan terhadap RUU APBN 2027 dan nota keuangannya.
Jadwal itu merujuk pada keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi pada 29 Juni 2026. Pemerintah diharapkan memberi penjelasan atas isu pertumbuhan, belanja MBG, penerimaan negara, dan dividen perusahaan pelat merah.
Persetujuan Delapan Fraksi Membuka Tahap Berikutnya
Rapat paripurna pembahasan rancangan anggaran digelar pada Selasa, 18 Agustus 2026, dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi hadir dalam rapat tersebut.
Fraksi PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, NasDem, PKS, PAN, dan Demokrat sepakat melanjutkan pembahasan. Dengan keputusan itu, rancangan anggaran negara 2027 memasuki prosedur pembahasan sesuai mekanisme DPR.
| Fraksi | Sikap | Pokok Catatan |
|---|---|---|
| PDIP | Setuju dibahas lebih lanjut | Pertumbuhan 5,9%, pemerataan, kerja formal, dan MBG Rp242 triliun |
| NasDem | Setuju dibahas lebih lanjut | Target 6%, logistik, birokrasi, PNBP, dan dividen BUMN |
| Gerindra, PKB, Golkar, PKS, PAN, Demokrat | Setuju dibahas lebih lanjut | Mendukung kelanjutan pembahasan |
PDIP Menuntut Dampak Nyata dari Pertumbuhan
PDIP memandang target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 5,9% tidak cukup dinilai dari besaran angka semata. Pertumbuhan tersebut perlu tercermin pada kenaikan pendapatan rakyat, terbukanya lapangan kerja formal, pemerataan pembangunan, dan produktivitas yang lebih baik.
Perhatian besar juga diarahkan kepada program Makan Bergizi Gratis atau MBG dengan alokasi Rp242 triliun. PDIP meminta kinerja program diperkuat agar anggaran besar tersebut tepat sasaran dan memberi manfaat nyata.
Wakil PDIP Budi Sulistyono menyatakan fraksinya menyetujui pembahasan lanjutan RUU APBN 2027. Namun, ia menegaskan tahapan berikutnya harus tetap berjalan menurut mekanisme yang berlaku.
NasDem Persoalkan Logistik hingga Dividen BUMN
NasDem menilai target pertumbuhan ekonomi 6% bersifat optimistis, tetapi masih realistis untuk dibahas. Fraksi ini mengajukan lima prasyarat fundamental agar target itu ditopang pembenahan yang lebih konkret.
Dua hal yang ditekankan NasDem ialah pembongkaran kartel logistik dan efisiensi birokrasi. Kebijakan tersebut dipandang penting untuk menurunkan Incremental Capital Output Ratio atau ICOR ke kisaran 5,3 hingga 5,5.
NasDem turut menyoroti potensi penurunan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP serta kekayaan negara yang dipisahkan. Kekhawatiran itu dikaitkan dengan pengalihan dividen BUMN kepada BPI Danantara.
Karena itu, NasDem meminta kebijakan dividen yang jelas, transparan, dan disertai mekanisme pelaporan yang kuat kepada DPR. Isu tersebut akan menjadi bagian dari perhatian parlemen saat pemerintah menyampaikan jawaban atas pandangan fraksi pada agenda berikutnya.
