Mendagri Minta Pemda Percepat Penyaluran Beras SPHP
koranindonesia.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) aktif mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Ia menegaskan, langkah ini sangat penting untuk menekan lonjakan harga beras yang melanda ratusan daerah di Indonesia.
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi di 214 kabupaten/kota,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras secara virtual, Kamis (4/9/2025).
“Baca Juga: Nadiem Resmi Jadi Tersangka, KPK Dalami Kasus Google Cloud“
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025, harga beras berkontribusi besar terhadap inflasi. Jumlah daerah yang mencatat kenaikan harga beras juga terus meningkat. Pada minggu ketiga Agustus, terdapat 200 daerah dengan tren kenaikan harga, namun pada minggu keempat jumlahnya bertambah menjadi 214 daerah.
Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran karena beras termasuk kebutuhan pokok yang sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Jika harga beras terus naik, risiko inflasi bisa semakin tinggi dan berdampak pada stabilitas ekonomi.
Untuk meredam kenaikan harga, pemerintah menyiapkan operasi pasar melalui penyaluran beras SPHP. Program ini dijalankan oleh Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Perum Bulog.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga Desember 2025. Ia juga menginstruksikan jajaran Bulog di seluruh daerah untuk memantau dan mengawal distribusi beras. “Gudang-gudang kami akan melayani seluruh permintaan dari kabupaten, kota, bahkan kecamatan,” ujarnya.
Tito menekankan agar 214 Pemda segera berkoordinasi dengan Bulog. Ia meminta pemerintah daerah memastikan beras SPHP benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada kerja sama pusat dan daerah.
Selain itu, Tito juga menyoroti perlunya pengawasan ketat agar tidak terjadi penyelewengan dalam distribusi. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan memantau setiap daerah yang mendukung penyaluran beras SPHP.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis harga beras bisa kembali stabil jika operasi pasar berjalan dengan baik. Ia menilai distribusi beras SPHP hingga akhir tahun akan membantu mengurangi gejolak harga. “Kalau ini berjalan sampai Desember, kami yakin harga beras bisa turun secara bertahap,” ujar Amran.
Kehadiran program SPHP memberi harapan bagi masyarakat, terutama keluarga berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga. Selain itu, dukungan dari Pemda akan menentukan efektivitas program ini di lapangan.
Upaya pemerintah melalui program beras SPHP menjadi langkah penting menjaga stabilitas harga pangan. Dengan distribusi 1,3 juta ton beras hingga akhir 2025, pemerintah berharap bisa meredam kenaikan harga. Namun, kunci keberhasilan program ini tetap ada pada sinergi pemerintah pusat, Pemda, dan Bulog.
Masyarakat kini menanti hasil nyata dari kebijakan ini, karena harga beras yang stabil akan langsung berpengaruh pada kondisi ekonomi sehari-hari.
“Baca Juga: Kurir Paket Tewas di Aceh Timur, Diduga Jadi Korban Pembunuhan“
