Kelompok Teror Diduga Manfaatkan Demo Rusuh untuk Propaganda
koranindonesia.id – Kelompok Teror: Aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan sering menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi.
Selain itu, kondisi massa yang tidak terkendali juga membuka peluang ancaman keamanan yang lebih serius.
Situasi ini sering dimanfaatkan pihak tertentu untuk memperluas pengaruh, bahkan menjadi pintu masuk kelompok radikal-terorisme.
“Baca Juga: Oli Mundur Usai Protes Gen Z Guncang Nepal“
Pakar keamanan dan terorisme dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai kondisi ini berbahaya.
Menurutnya, demonstrasi yang berakhir rusuh sangat mungkin ditunggangi kelompok teror.
“Sangat mungkin ditunggangi, bahkan ini pola klasik,” jelas Khairul pada Rabu, 10 September 2025.
Ia menjelaskan teori gerakan massa yang menekankan bahwa energi publik dapat dimanfaatkan siapa saja.
Massa yang besar, marah, dan emosional sering kehilangan kendali atas arah geraknya.
Pada saat inilah, kelompok teror bisa masuk dan memengaruhi situasi.
Khairul menilai kelompok teror biasanya bertindak oportunis.
Mereka menempel pada isu-isu panas, menyusup ke lapangan, dan memperkeruh keadaan.
Kerusuhan juga sering dimanfaatkan untuk menguatkan narasi ekstrem yang mereka bangun.
“Tujuannya bukan sekadar memperbesar kerusuhan. Mereka ingin membuktikan sistem gagal mengelola aspirasi rakyat,” tegas Khairul.
Dengan cara itu, kelompok teror berusaha menjustifikasi ideologi ekstrem mereka kepada publik.
Melihat ancaman ini, Khairul meminta pemerintah dan aparat mengambil langkah serius.
Ia menyebut BIN, Polri, TNI, hingga BNPT perlu mengantisipasi penyusupan kelompok teror.
Menurutnya, aparat tidak boleh hanya fokus pada aksi teror klasik seperti pengeboman, pembajakan, atau penyanderaan.
“Densus 88 dan BNPT harus sigap membaca potensi penyusupan kelompok teror di balik aksi massa,” kata Khairul.
Dengan begitu, kerusuhan tidak berubah menjadi sarana propaganda kelompok teror.
Khairul juga menekankan pentingnya sinergi intelijen antar-lembaga.
BIN, Polri, TNI, dan BNPT harus bekerja sama agar celah keamanan bisa ditutup.
Selain itu, kontra-narasi radikal-terorisme harus diperkuat, terutama di ruang digital.
“BNPT cukup berpengalaman dalam pencegahan terorisme. Namun, mereka harus lebih gesit masuk ke dunia digital,” ujar Khairul.
Ia menilai narasi yang menyebut negara abai atau aparat represif tidak boleh dibiarkan dikuasai kelompok teror.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga memberi peringatan terkait ancaman ini.
Ia menyampaikan pandangannya setelah melihat demonstrasi berujung kerusuhan di sejumlah wilayah pada akhir Agustus 2025.
“Hak berkumpul secara damai harus dihormati. Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap tindakan melawan hukum,” ujar Prabowo.
Menurutnya, beberapa tindakan dalam demonstrasi tersebut bahkan mengarah pada makar dan terorisme.
Ia menegaskan bahwa negara harus tetap melindungi hak rakyat, tetapi juga mengantisipasi ancaman keamanan.
Demonstrasi yang berakhir rusuh tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menjadi sasaran empuk kelompok teror.
Pakar dan pemerintah sama-sama mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman ini.
Dengan sinergi aparat dan penguatan kontra-narasi, risiko penyusupan kelompok teror dapat diminimalisasi.
Upaya ini menjadi kunci agar ruang demokrasi tetap aman dari pengaruh ekstremisme.
“Baca Juga: Rahayu Saraswati Resmi Mundur dari DPR RI Usai Kontroversi“
