Organisasi hak asasi manusia FairSquare mengajukan desakan kepada Komite Tata Kelola, Audit, dan Kepatuhan FIFA atau GACC agar Gianni Infantino tidak kembali maju sebagai presiden FIFA. Inti keberatannya adalah masa jabatan Infantino sejak 2016 dinilai telah memenuhi batas maksimum tiga periode yang diatur dalam statuta.
Pengaduan itu menempatkan pembatasan masa jabatan sebagai ujian penting bagi reformasi FIFA pada 2016. FairSquare menilai pengecualian terhadap periode pertama Infantino dapat membuka preseden yang berbahaya bagi tata kelola sepak bola dunia.
Pencalonan Kembali Menjelang Kongres
Perdebatan ini muncul menjelang Kongres FIFA berikutnya, ketika Infantino diperkirakan akan maju untuk siklus kepemimpinan 2027-2031. Pemungutan suara dijadwalkan berlangsung di Maroko pada 18 Maret.
Sejumlah asosiasi nasional mulai memperlihatkan keraguan terhadap pencalonan petahana tersebut. Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Skotlandia Ian Maxwell menyatakan federasinya tidak mendukung Infantino untuk kembali menjabat.
Di sisi lain, dukungan dari konfederasi Afrika dan Amerika Selatan masih disebut mengalir kepada Infantino. Situasi ini membuat sengketa mengenai aturan periode jabatan menjadi salah satu isu utama menjelang kongres.
| Perkara | Posisi FIFA pada 2022 | Keberatan FairSquare |
|---|---|---|
| Masa jabatan 2016-2019 | Tidak dihitung dalam batas periode | Dinilai bertentangan dengan statuta |
| Batas kepresidenan | Maksimal tiga periode | Harus berlaku tanpa pengecualian |
Keputusan 2022 Menjadi Pokok Sengketa
Statuta FIFA membatasi jabatan presiden hingga tiga periode, tetapi Dewan FIFA pada 2022 menyepakati pengecualian bagi masa jabatan Infantino pada 2016-2019. Periode tersebut dianggap sebagai penyelesaian mandat yang terputus setelah Sepp Blatter mundur dari jabatan presiden.
Infantino terpilih melalui Kongres Luar Biasa pada 2016 untuk mengisi kekosongan kepemimpinan tersebut. Karena dipandang melanjutkan sisa mandat, periode awal itu tidak dimasukkan dalam penghitungan tiga masa jabatan.
FairSquare menolak penafsiran tersebut dalam pengaduannya kepada GACC. Kelompok itu berpendapat pembatasan masa jabatan tidak dapat dikesampingkan hanya dengan menyebut periode pertama sebagai mandat sisa.
Direktur FairSquare Nicholas McGeehan menyatakan pengaduan itu memuat bukti yang jelas mengenai dugaan pelanggaran aturan. Menurutnya, pembatasan masa jabatan dibuat untuk menjadi pengawasan terhadap kekuasaan presiden.
“Aturan-aturan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa tiga periode kepresidenan adalah jumlah maksimum yang diperbolehkan,” kata McGeehan, dikutip Kompas.com dari Reuters. Ia menambahkan bahwa FIFA tidak dapat mengabaikan aturan itu dengan alasan periode pertama Infantino tidak dihitung.
Tekanan dari Tiga Konfederasi
Tekanan terhadap kepemimpinan Infantino tidak hanya datang dari pengaduan FairSquare. UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia, dan CONCACAF menyerukan peninjauan ulang terhadap langkah Infantino terkait usulan pembentukan anak perusahaan bernilai 20 miliar dolar AS untuk menarik investasi swasta.
Menurut sumber yang memahami situasi tersebut, surat dari tiga konfederasi itu dipandang sebagai ruang bagi Infantino untuk mundur tanpa kehilangan martabat. Usulan investasi swasta tersebut kemudian memperlebar sorotan terhadap arah kepemimpinan FIFA.
FIFA belum memberikan komentar resmi mengenai tuntutan terbaru FairSquare. Perhatian juga tertuju pada alasan Dewan FIFA ketika mengambil keputusan pada Desember 2022, sebab dasar pertimbangannya tidak pernah dibuka kepada publik.
McGeehan mempertanyakan waktu pengumuman keputusan itu yang muncul dua hari sebelum final Piala Dunia Qatar 2022. Ia menilai tidak adanya alasan terbuka menguatkan pertanyaan mengenai dasar pengecualian masa jabatan pertama Infantino.
Reformasi 2016 dan Pengawasan Kekuasaan
Pengaduan FairSquare disusun dengan bantuan Miguel Maduro, mantan ketua Komite Tata Kelola dan Peninjauan independen. Maduro menegaskan badan pengatur tidak berhak mengingkari aturan yang telah dibuatnya sendiri.
“Prinsip pembatasan masa jabatan merupakan aspek fundamental dari reformasi tahun 2016 yang bertujuan untuk membatasi kekuasaan,” kata Maduro dalam pernyataannya. Ia menekankan bahwa tidak ada presiden FIFA yang dapat menjabat lebih dari tiga periode.
Di tengah polemik tersebut, FIFA juga telah kehilangan Kepala Operasional Kevin Lamour. Masa kerja Lamour berakhir tidak lama setelah ia secara terbuka mengkritik proposal Infantino mengenai pembentukan anak perusahaan untuk investasi swasta.
