Pemerintah menyiapkan anggaran APBN sebesar Rp 48,8 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN pada periode 2025-2029. Dana ini diarahkan untuk menyelesaikan kawasan lembaga legislatif dan yudikatif, sekaligus membangun hunian vertikal bagi ASN serta personelnya.
Fokus pembiayaan tersebut menunjukkan pembangunan ibu kota baru memasuki cakupan yang lebih luas dari kawasan inti pemerintahan. Selain gedung lembaga negara, kebutuhan konektivitas, penataan kawasan, dan infrastruktur dasar turut masuk dalam rencana.
Pembangunan IKN tidak hanya ditopang APBN, karena pemerintah juga menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU senilai Rp 134,22 triliun. Investasi swasta yang tercatat mencapai Rp 74,54 triliun, sementara hibah juga menjadi salah satu sumber dukungan proyek.
Skema KPBU melibatkan tujuh perusahaan pemrakarsa untuk proyek hunian, jalan, dan Multi-Utility Tunnel atau MUT. PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, serta Konsorsium CHEC-IJM disebut terlibat dalam pengerjaan proyek jalan dan MUT.
Tiga Tahap Pekerjaan Utama
Alokasi APBN dibagi ke dalam tiga tahap pembangunan dengan sasaran yang berbeda. Tahap awal menitikberatkan akses kawasan, sedangkan tahap berikutnya mencakup perkantoran negara dan hunian vertikal.
| Tahap | Fokus Pembangunan | Rincian |
|---|---|---|
| Tahap awal | Akses dan penataan kawasan | Jalan 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C, penataan Sepaku, serta ruang terbuka hijau |
| Tahap kedua | Perkantoran negara | Kawasan lembaga legislatif dan yudikatif dengan progres rata-rata 13,6 persen |
| Tahap ketiga | Hunian vertikal | Hunian bagi personel legislatif, yudikatif, ASN, dan infrastruktur pendukung |
Pada tahap pertama, pemerintah akan memperkuat akses menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pekerjaan mencakup peningkatan jalan sepanjang 12,1 kilometer di KIPP 1B dan 1C, penataan kawasan Sepaku, serta penyediaan ruang terbuka hijau.
Tahap kedua berfokus pada pembangunan kawasan perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif. Progres pekerjaan pada tahap ini disebut telah mencapai rata-rata 13,6 persen.
Tahap ketiga akan mengutamakan hunian ASN dan personel lembaga legislatif maupun yudikatif. Pembangunan tersebut juga mencakup infrastruktur yang mendukung kebutuhan kawasan hunian vertikal.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono menyatakan kebutuhan dana tersebut telah dihitung untuk penyelesaian kawasan yudikatif dan legislatif. Keterangan itu disampaikan Basuki di KIPP IKN, Kalimantan Timur, pada Senin, 17 Agustus 2026.
“APBN dalam menyelesaikan yudikatif dan legislatif, sudah kami hitung waktu itu dengan Perencanaan dan dari Prasarana, itu membutuhkan Rp 48,8 triliun untuk gedung-gedung, untuk kawasan, dan untuk konektivitasnya,” kata Basuki. Rincian kebutuhan proyek meliputi gedung, penataan kawasan, hingga jaringan konektivitas.
Gedung Negara dan Infrastruktur Air
Daftar penggunaan APBN juga mencakup gedung sidang paripurna, kantor Mahkamah Konstitusi, dan kantor Komisi Yudisial. Pemerintah turut memasukkan pembangunan embung, kolam retensi, serta jaringan perpipaan air minum dalam kebutuhan proyek.
Di luar proyek pemerintahan, investasi swasta diarahkan ke fasilitas komersial dan layanan publik. Sektor yang disasar meliputi pusat perbelanjaan, rumah sakit, hotel, sarana olahraga, serta tempat rekreasi.
PT Dejem Nusantara Development dari Dubai menyiapkan pembangunan mal senilai Rp 4 triliun di lahan seluas 10 hektar. Sebanyak 8 hektar direncanakan untuk mal dan 2 hektar untuk wakaf pembangunan masjid, dengan target mulai bekerja pada 2027.
PT Starbright International Investment dari China disebut mengerjakan empat tower hunian dan bangunan komersial senilai Rp 1,25 triliun. Sementara itu, PT Dian Jaya Indonesia dari Korea Selatan menyiapkan kawasan komersial dengan 25 tower berdesain futuristis.
Menurut laporan Detik Finance pada 17 Agustus 2026, kombinasi APBN, KPBU, investasi swasta, dan hibah menjadi fondasi pembiayaan pembangunan IKN. Pembagian sumber dana itu mencakup proyek pemerintahan, infrastruktur dasar, hunian, hingga fasilitas komersial di ibu kota baru.
