Menteri PU Doddy Geram Usai OTT KPK, Siap Evaluasi Total
koranindonesia.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dody Hanggodo, menyatakan akan segera melakukan evaluasi total terhadap jajarannya. Evaluasi ini merupakan respons atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat di Kementerian PU.
“Baca Juga: Perempuan Pembuang Bayi di Palmerah Ditangkap Polisi“
Dody menegaskan bahwa evaluasi akan dimulai pekan depan. Fokusnya mencakup seluruh jajaran, dari eselon satu hingga para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Langkah ini dianggap penting untuk membersihkan kementerian dari praktik korupsi.
Saat ditanya apakah evaluasi ini akan berujung pada perombakan pejabat, Dody belum memberikan kepastian. Ia menegaskan bahwa semua kebijakan besar harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Saya ini pembantu Presiden. Jadi apa pun yang saya lakukan, harus permisi dulu kepada beliau,” ujar Dody kepada wartawan, Sabtu (29/6/2025).
Ia menegaskan kembali komitmennya terhadap integritas dan kerja bersih. Dody merasa kecewa karena kasus korupsi ini tetap terjadi meski ia telah sering mengingatkan jajarannya untuk mengutamakan integritas.
KPK menangkap Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting, dalam OTT yang berlangsung Kamis malam (26/6/2025). Ia diduga menerima suap dalam proyek pembangunan jalan senilai Rp231,8 miliar.
Selain Topan, KPK juga menetapkan empat orang tersangka lainnya. Mereka adalah:
Mereka diduga bekerja sama untuk memenangkan salah satu kontraktor dalam proyek strategis tersebut.
Dody mengaku sangat terpukul dengan penangkapan tersebut. Menurutnya, kasus ini mencoreng nama baik kementerian yang seharusnya menjadi teladan dalam integritas dan profesionalisme.
“Ini tamparan keras bagi kami. Saya sudah berulang kali bicara soal integritas. Namun kejadian ini tetap terjadi,” kata Dody dengan nada kecewa.
Presiden Prabowo sebelumnya juga telah mengingatkan semua ASN untuk bekerja dengan bersih. Dody menilai pelanggaran ini menunjukkan masih lemahnya kesadaran sebagian pejabat terhadap nilai-nilai moral dan tanggung jawab publik.
“Baca Juga: Pabrik Tembakau Sintetis di Rumah Warga Lampung“
Setelah berkonsultasi dengan Presiden, Dody berencana menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat. Ia juga mempertimbangkan audit internal menyeluruh agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Ia menekankan pentingnya keteladanan dari para pemimpin unit kerja. Menurutnya, jika pimpinan memiliki integritas kuat, maka budaya kerja yang bersih akan terbentuk.
