KPK Periksa Saksi Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
koranindonesia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menyelidiki dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag). Penyelidik KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk memberikan klarifikasi terkait kasus ini.
“Baca Juga: Fallout Shelter Tembus 230 Juta Unduhan Global“
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa penyelidik tengah mengumpulkan informasi yang relevan. Proses klarifikasi telah dilakukan untuk memperkuat data awal yang dibutuhkan.
“Klarifikasi tentu sudah dilakukan oleh penyelidik. Kami mendalami informasi dan keterangan yang dibutuhkan untuk menangani perkara ini,” ujar Budi Prasetyo pada Sabtu (21/6/2025).
Budi menegaskan bahwa KPK belum dapat mengungkap identitas pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Ia juga belum menyebutkan jumlah orang yang telah dipanggil oleh penyelidik.
“Kami belum bisa menyampaikan secara terbuka. Pada waktunya, KPK akan mengumumkan konstruksi kasus ini kepada publik,” jelasnya.
KPK memastikan bahwa kasus ini sudah masuk tahap penyelidikan. Dugaan korupsi terkait kuota dan penyelenggaraan ibadah haji menjadi fokus utama dalam pengumpulan bukti.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, turut membenarkan langkah ini. Ia menyebut bahwa tim penyelidik sedang menelusuri dugaan korupsi dalam penetapan kuota haji.
“Benar, kami sedang mengusut perkara ini,” ujar Asep Guntur pada Kamis (19/6/2025).
Meski penyelidikan sudah berjalan, KPK belum merinci kronologi dugaan tindak pidana tersebut. Publik masih menunggu kejelasan terkait pihak yang terlibat, alur korupsi, dan kerugian negara.
KPK menegaskan akan bersikap terbuka setelah bukti dan fakta hukum telah terkumpul secara memadai. Proses hukum akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku.
“Baca Juga: Puncak HUT Jakarta ke-498 Digelar di Lapangan Banteng“
Masyarakat berharap KPK segera menuntaskan penyelidikan ini. Dugaan korupsi dalam sektor haji menjadi isu sensitif karena menyangkut pelayanan publik dan dana umat.
KPK menyatakan komitmennya untuk menuntaskan setiap perkara yang merugikan negara. Lembaga ini akan terus mengupdate perkembangan kasus sesuai tahapan hukum yang berlaku.
