Anggaran insentif kendaraan listrik pribadi dinilai dapat memberi dampak yang lebih luas apabila sebagian dialihkan untuk pengadaan bus listrik di berbagai daerah. Pengamat transportasi Darmaningtyas menilai langkah tersebut akan menghadirkan aset jangka panjang yang bisa digunakan banyak warga.
Menurutnya, dukungan bagi angkutan umum rendah emisi tidak hanya berkaitan dengan pengurangan polusi. Kebijakan itu juga dapat memperbesar akses masyarakat terhadap layanan transportasi yang lebih modern dan digunakan secara bersama-sama.
Aset yang Tetap Dimiliki Daerah
Darmaningtyas berpandangan bus listrik yang dibeli pemerintah daerah dapat tetap menjadi aset publik setelah proses pengadaan selesai. Berbeda dengan subsidi mobil dan sepeda motor listrik, manfaat langsung dari kendaraan pribadi pada akhirnya melekat pada pemiliknya masing-masing.
Ia memperkirakan daerah dapat memiliki armada angkutan umum ramah lingkungan dalam waktu sekitar delapan tahun bila pengadaannya mulai memperoleh dukungan serius. Armada tersebut berpeluang menjadi fondasi layanan transportasi publik yang lebih bersih di daerah.
| Kebijakan | Sasaran Utama | Dampak yang Dinilai |
|---|---|---|
| Insentif kendaraan listrik pribadi | Pembelian mobil dan motor listrik | Mendorong penjualan serta kepemilikan individu |
| Pengadaan bus listrik | Layanan angkutan umum daerah | Menjadi aset transportasi dan melayani lebih banyak warga |
Perdebatan Arah Penggunaan Subsidi
Pemerintah selama ini memberikan beragam insentif untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Stimulus itu ditujukan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap mobil maupun sepeda motor listrik.
Namun, Darmaningtyas meminta kebijakan tersebut dievaluasi dengan mempertimbangkan kebutuhan publik yang lebih luas. Ia menilai ukuran keberhasilan anggaran negara tidak semata-mata terletak pada peningkatan penjualan kendaraan.
Dalam pandangannya, prioritas anggaran sebaiknya diarahkan pada moda yang dapat dipakai bersama oleh masyarakat. Pengadaan bus listrik dinilai dapat menyatukan tujuan pengurangan emisi dengan perbaikan layanan angkutan umum.
Minat Pasar dan Dorongan Penjualan
Darmaningtyas menyoroti rendahnya minat pasar terhadap sebagian produk kendaraan listrik sebagai salah satu latar belakang pemberian stimulus. Ia menilai subsidi digunakan untuk mendongkrak penjualan ketika produksi belum terserap sesuai harapan.
“Jadi, produksinya tidak tinggi, tidak laku seperti yang diharapkan. Nah, supaya laku seperti yang diharapkan, maka pemerintah itu tadi memberikan subsidi,” ujar Darmaningtyas saat dihubungi Kompas.com pada Senin (16/8/2026).
Pernyataan tersebut menempatkan insentif kendaraan listrik dalam perdebatan mengenai tujuan belanja publik. Darmaningtyas mempertanyakan efektivitas stimulus apabila perbaikan layanan transportasi yang dirasakan masyarakat belum menjadi manfaat utamanya.
Dukungan Bus Listrik Belum Menjadi Fokus
Menurut Darmaningtyas, belum ada bantuan yang secara khusus diarahkan untuk menyediakan bus listrik bagi pemerintah daerah. Padahal, pengadaan armada dapat menjadi langkah awal untuk membangun jaringan angkutan umum berbasis energi yang lebih bersih.
Bus listrik juga dinilai berpotensi menjawab kebutuhan mobilitas warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Dengan layanan yang diperkuat, manfaat anggaran tidak berhenti pada pembelian satu unit kendaraan oleh individu.
“Padahal, subsidi untuk pembelian motor dan mobil listrik itu tidak ada gunanya. Itu cuma menguntungkan pengusaha otomotif saja,” kata Darmaningtyas. Pernyataan itu merupakan penilaian pengamat terhadap arah kebijakan insentif, bukan keterangan resmi pemerintah.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menimbang kembali porsi anggaran bagi pengembangan kendaraan listrik. Dukungan pengadaan bus listrik dinilai dapat meninggalkan infrastruktur mobilitas yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat dalam jangka panjang.
