Gubernur Jabar Libatkan Ahli Soal Wamil Pelajar
koranindonesia.id – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menanggapi kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim pelajar nakal ke barak militer. Ia meminta kebijakan tersebut dikaji lebih dalam dengan melibatkan pakar dan psikolog anak.
“Baca Juga: TikTok Bangun Pusat Data Rp18,7 Triliun di Finlandia“
Bima menyampaikan hal itu saat berada di Balai Kota Malang, Jumat (3/5/2025). Ia menilai program wajib militer untuk pelajar perlu perencanaan matang agar tidak berdampak buruk terhadap mental anak.
Menurutnya, pelatihan disiplin saja tidak cukup membentuk karakter anak. Diperlukan pendekatan yang melibatkan aspek psikologis dan pembinaan kepribadian yang lebih dalam.
“Yang namanya mendidik bukan hanya melatih disiplin, tapi juga membangun karakter dan psikologis anak,” kata Bima.
Ia menyarankan konsep pendidikan berbasis kedekatan emosional dan kekeluargaan agar anak-anak merasa aman secara mental selama mengikuti program tersebut.
“Tempatnya boleh di barak, tapi konsepnya harus kuat. Harus ada konseling, pembinaan karakter, dan bimbingan psikologis,” jelas Bima.
Ia menekankan pentingnya melibatkan keluarga anak dalam proses ini, termasuk memperhatikan hak mereka untuk mendapatkan dukungan emosional.
Kebijakan Dedi Mulyadi ini sudah dijalankan di dua kota, yakni Purwakarta dan Bandung. Sebanyak 39 pelajar di Purwakarta dan 30 pelajar di Bandung menjalani program ini di markas militer Batalyon Armed 9.
Selama dua pekan pelatihan, mereka tidak boleh dijenguk orang tua dan tidak diberi akses ke handphone atau uang saku. Mereka tetap mengikuti pelajaran sekolah sambil menjalani latihan kedisiplinan dan pembinaan karakter.
“Baca Juga: WhatsApp Uji Fitur Stiker sebagai Respon Pesan dan Media“
Program ini bertujuan meredam kenakalan pelajar yang dianggap sudah di luar batas kewajaran. Namun, Bima mengingatkan, pendekatan militer harus seimbang dengan perlindungan hak anak.
Ia berharap seluruh pihak terkait, termasuk Kementerian, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah, bisa menyusun kebijakan ini dengan komprehensif dan penuh empati.
