Alasan Visa Haji Furoda 2025 Gagal Terbit, DPR Angkat Suara
koranindonesia.id – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid menegaskan bahwa penerbitan visa merupakan kewenangan penuh Pemerintah Arab Saudi. Termasuk visa haji furoda, bukan menjadi tanggung jawab Indonesia.
“Baca Juga: Kode Cheat GTA Lengkap Bahasa Indonesia Mei 2025“
Wachid menyebut bahwa sejak awal ia telah memperkirakan bahwa visa haji furoda tahun ini tidak akan diterbitkan. Menurutnya, Arab Saudi tengah menertibkan sistem layanan haji secara menyeluruh.
Ia menambahkan bahwa penumpukan jamaah menjadi persoalan serius di Arafah dan Mina. Oleh karena itu, Saudi menertibkan akses visa non-kuota seperti furoda untuk mengurangi kepadatan jamaah.
“Pemerintah Saudi sedang melakukan penertiban jamaah agar kuota haji tetap terkendali dan kondisi di Arafah dan Mina tertib,” ujar Wachid pada Sabtu (31/5/2025).
Sebelumnya, Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) juga menyampaikan bahwa Kerajaan Arab Saudi telah memutuskan tidak mengeluarkan visa haji non-kuota, termasuk visa furoda, untuk musim haji tahun ini.
Wakil Kepala BP Haji dan Sekretaris Amirul Hajj RI, Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa Pemerintah Saudi telah menyampaikan secara resmi bahwa tidak ada visa furoda yang akan diterbitkan tahun ini.
“Visa haji non-kuota seperti furoda dipastikan tidak akan keluar,” ujar Dahnil.
Dahnil juga mengimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan tawaran dari pihak-pihak yang menjanjikan visa furoda. Ia mengingatkan bahwa menjelang puncak haji, marak penipuan berkedok layanan haji khusus.
“Jangan sampai ada calon jamaah yang tertipu oleh janji akan mendapatkan visa furoda, apalagi di saat menjelang puncak haji,” tegasnya.
DPR dan BP Haji meminta semua pihak, termasuk biro perjalanan haji, untuk tidak memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi. Mereka juga menyerukan agar masyarakat hanya percaya pada informasi resmi dari Kementerian Agama dan otoritas haji.
Dengan keputusan ini, seluruh calon jamaah haji furoda tahun 2025 diminta tidak melakukan pembayaran atau persiapan jika hanya mengandalkan janji visa dari oknum tidak bertanggung jawab.
“Baca Juga: Sabu 35 Kg Mengapung di Laut Sumenep, Ungkap Modus Baru“
Pemerintah akan terus mengawal proses penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan lancar dan aman. DPR juga mendorong transparansi dan edukasi publik terkait semua jenis visa haji agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penipuan di masa depan.
