koranindonesia.id – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi di sejumlah daerah. Insiden berulang ini memunculkan desakan dari berbagai pihak agar sistem pengawasan diperketat. Masyarakat khawatir kualitas makanan yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan risiko baru.
Selama ini, pengawasan gizi dan kebersihan MBG lebih banyak dikendalikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Kondisi tersebut membuat ruang bagi pemerintah daerah untuk ikut mengawasi lebih dekat masih sangat terbatas.
“Baca Juga: Gojek Dampingi Driver Korban Kekerasan di Pontianak“
Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menilai pengawasan tidak seharusnya dimonopoli oleh pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah lebih memahami kondisi lapangan, termasuk kearifan lokal dalam penyediaan makanan.
Menurut Lucky, setiap dapur MBG memang sudah memiliki pengawas dan ahli gizi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kasus keracunan tetap berulang. Ia menilai jika Pemda diberi kewenangan lebih luas, maka pengawasan bisa berlangsung lebih efektif dari hulu hingga hilir.
Pakar gizi masyarakat, Tan Shot Yen, juga menyoroti cara kerja BGN. Ia menilai lembaga tersebut tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari dinas kesehatan daerah. Menurutnya, keterlibatan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Posyandu sangat penting karena mereka sudah berpengalaman dalam pengelolaan sistem gizi.
Tan menjelaskan bahwa Puskesmas memiliki fungsi kesehatan lingkungan dan program UKS yang bisa menjadi garda depan supervisi. Sementara itu, Posyandu memiliki jaringan kuat hingga tingkat akar rumput. Sinergi semua pihak akan membuat pengawasan MBG lebih menyeluruh.
Desakan yang muncul dari kepala daerah dan pakar menunjukkan perlunya perubahan pola pengawasan. Program MBG seharusnya menjadi sarana memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah. Jika pengawasan tetap eksklusif di pusat, risiko kesalahan di lapangan bisa semakin tinggi.
Dengan keterlibatan daerah, masalah higienitas bisa lebih cepat terdeteksi. Pemerintah daerah juga bisa memberikan masukan langsung terkait bahan makanan lokal yang aman dan sesuai dengan kebutuhan gizi anak.
Publik berharap pemerintah segera mengevaluasi sistem MBG. Program ini diharapkan tidak hanya memberi makanan bergizi, tetapi juga aman untuk dikonsumsi. Kasus keracunan yang terus terjadi menjadi sinyal penting bahwa pengawasan masih lemah.
Kolaborasi antar-lembaga di semua tingkatan perlu diperkuat. Dari pusat hingga Posyandu, semua harus berperan aktif menjaga kualitas makanan. Dengan pengawasan yang ketat dan terbuka, MBG bisa benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuannya.
“Baca Juga: Israel Gempur Gaza Saat Dukungan Internasional ke Palestina Menguat“
